Arus Balik Kota Besar Bisa Menghambat Bonus Demografi, Kemendukbangga/BKKBN Tegaskan

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyoroti fenomena arus balik yang selama ini terpusat di kota-kota besar, yang berpotensi menghambat tercapainya bonus demografi.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menjelaskan bahwa arus balik yang lebih tinggi dibanding arus mudik bukan sekadar masalah transportasi, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural yang ada.

"Kota-kota besar menjadi daya tarik bagi penduduk desa yang mencari pekerjaan dan kemajuan ekonomi. Tetapi di sisi lain, desa kehilangan generasi muda yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan dan keberlanjutan di wilayah mereka. Dampaknya tidak hanya terasa pada aspek ekonomi dan ketimpangan sosial, tetapi juga pada keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungan di pedesaan," ujar Bonivasius saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan bahwa risiko bonus demografi berubah menjadi beban demografi sangat nyata. Kota-kota menghadapi tekanan pada infrastruktur yang padat, sementara desa mengalami penuaan populasi, dan angka pengangguran tetap menjadi ancaman serius.

Mengacu pada Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang digagas Kemendukbangga/BKKBN, indikator ekonomi dan ketenagakerjaan menunjukkan kompleksitas tantangan ini. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memang menurun dari 7,73 persen pada 2020 menjadi sekitar 4,85 persen pada 2025 (BPS), tetapi distribusinya tidak merata.

Di perkotaan, TPT lebih tinggi sebesar 5,6 persen dibanding pedesaan yang berada di angka 3,6 persen. Dari total angkatan kerja Indonesia yang mencapai 154 juta orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 70,59 persen pada 2025, sekitar 59,12 persennya bekerja di sektor informal. Peluang bekerja di sektor formal lebih banyak tersedia di kota, sehingga mendorong migrasi ke wilayah perkotaan.

"Indikator lain seperti jumlah tenaga kerja tersertifikasi kompetensi kerja masih terkonsentrasi di kota. Tenaga kerja di desa tertinggal dalam hal sertifikasi, membuat generasi muda merasa tidak kompetitif bila tetap tinggal," jelas Bonivasius.

Selain itu, Bonivasius menyoroti ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Jakarta dan Kalimantan Timur mencatat PDRB per kapita di atas Rp300 juta, sementara banyak provinsi lain masih di bawah Rp60 juta.

"Untuk mengubah arus balik menjadi momentum pembangunan, pemerintah daerah melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dapat menyusun rencana aksi yang diarahkan pada penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pengelolaan migrasi secara berkelanjutan. Desa harus diposisikan bukan sebagai daerah asal tenaga kerja, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

(Sumber: Antara)