Soal Mendagri Minta Perjalanan Dinas Dipangkas, Ini Kata Pramono

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung merespons arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait efisiensi anggaran, khususnya pemangkasan perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut Pramono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap menjalankan instruksi tersebut sebagai bagian dari upaya pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.

"Yang menjadi permintaan Mendagri mengenai efisiensi yang dilakukan di masing-masing daerah atau Provinsi Jakarta salah satunya, kami tentunya akan melakukan," ucap Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 2 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa meskipun fokus pada efisiensi, Pemprov DKI tetap berupaya menjaga stabilitas pendapatan daerah di tengah tekanan ekonomi. Ia menyebut, pada triwulan pertama 2026, pendapatan pajak Jakarta bahkan sedikit melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, pendapatan dari sektor retribusi juga tidak mengalami penurunan signifikan.

"Dan termasuk pendapatan apa, retribusi dan sebagainya tidak mengalami penurunan. Sehingga dengan demikian apakah harus dilakukan efisiensi? Kami tetap melakukan itu," terangnya.

Baca Juga: Pramono Larang ASN Pakai Kendaraan Pribadi saat WFH

Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)

Baca Juga: Pramono Halalbihalal Bareng Warga Menteng

Sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi, Pramono menegaskan bahwa seluruh perjalanan dinas, terutama yang memerlukan persetujuan gubernur, akan diseleksi secara ketat. Ia memastikan hanya perjalanan yang memberikan manfaat nyata bagi Jakarta yang akan disetujui.

"Kalau tidak memberikan manfaat bagi Jakarta, pasti tidak saya izinkan," tegasnya.

Bahkan, kebijakan ini juga berlaku untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang kini turut dibatasi dalam melakukan perjalanan dinas.

Selain memangkas perjalanan dinas, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak 1 April 2026 dan diharapkan mampu menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan fleksibilitas kerja ASN.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk mengurangi belanja yang tidak penting, khususnya perjalanan dinas.

Menurut Tito, anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk program yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kalau dari dulu saya sudah menyampaikan untuk efisiensi kepala daerah dan saya akan menekankan lagi efisiensi terutama efisiensi anggaran,” kata Mendagri Tito Karnavian di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.