Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada kegiatan Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI di Gedung Bundar Kejaksaan Agung di Jakarta, Jumat (10/4/2026). Kejaksaan Agung menyerahkan Rp11,42 triliun ke kas negara dari hasil penagihan denda administrasi bidang kehutanan oleh Satgas PKH sebanyak Rp7,23 triliun, penanganan perkara tipikor oleh Kejaksaan periode Januari-Maret 2026 Rp1,96 Triliun, hasil PNBP yang berasal dari denda lingkungan hidup Rp1,14 Triliun, penerimaan setoran pajak Rp967,7 miliar dan pendapatan negara dari penyetoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara Januari-Februari 2026 sebanyak Rp108,5 miliar. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/wsj/pri. (Antara)
Ntvnews.id
"Hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI di Gedung Kejaksaan Agung RI Jakarta, Jumat, 10 April 2026.
Presiden menilai bahwa penegakan hukum menjadi fondasi penting agar kekayaan negara dapat dikelola secara optimal dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti berbagai pelanggaran yang masih terjadi dan merugikan negara, seperti korupsi, penyelundupan, pertambangan ilegal, hingga penyalahgunaan wewenang.
Baca Juga: Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Rp 11,4 T di Kejagung
Presiden menegaskan komitmennya untuk menindak tegas para pelanggar tanpa pengecualian demi melindungi aset negara.
“Saya akan menggunakan semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden Republik Indonesia untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Presiden menginstruksikan aparat penegak hukum serta kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat koordinasi dalam memberantas berbagai bentuk pelanggaran yang berdampak pada kerugian negara.
Ia juga mengingatkan bahwa menjaga kekayaan negara merupakan bentuk pengabdian kepada rakyat, sekaligus menyoroti praktik perampasan aset negara yang telah berlangsung lama.
“Bekerja di pemerintahan adalah pengorbanan dan pengabdian. Sudah terlalu lama kekayaan bangsa dan rakyat dirampok,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, serta memperkuat semangat nasionalisme sebagai dasar pembangunan. Ia juga menyadari bahwa langkah tegas dalam membela kepentingan rakyat tidak akan lepas dari tantangan.
"Semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan, semakin kita akan diserang,” kata Presiden.
Baca Juga: Prabowo: Satgas PKH Sudah Selamatkan Rp370 T atau 10 Persen APBN
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana sebesar Rp11,4 triliun ke kas negara. Dana tersebut merupakan hasil dari penagihan denda administratif, penerimaan pajak, serta penyelamatan keuangan negara dari kasus tindak pidana korupsi pada awal 2026.
Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan, dengan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo di Gedung Kejaksaan Agung.
Dana yang disetorkan mencakup berbagai sumber penerimaan negara, mulai dari denda sektor kehutanan dan lingkungan hidup hingga setoran pajak dari perusahaan yang terlibat dalam penataan kawasan hutan.
Sejak mulai beroperasi pada Februari 2025, Satgas PKH telah mencatat capaian signifikan dengan total penyelamatan aset negara mencapai Rp371,1 triliun.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
