Menperin Pastikan Stok Plastik Aman Meski Rantai Pasok Global Terganggu

Ntvnews.id , Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa sektor industri plastik nasional, baik dari hulu hingga hilir, memberikan jaminan atas ketersediaan stok untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, meskipun tengah menghadapi gangguan rantai pasok bahan baku.

Hal tersebut disampaikan berdasarkan hasil pertemuan antara Kementerian Perindustrian dengan pelaku industri plastik yang berlangsung di Jakarta, Kamis 16 April 2026.

Dari forum tersebut, muncul keyakinan bahwa pasokan plastik nasional masih dalam kondisi terjaga.

“Kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garisbawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” ujar Agus dalam keterangan yang dikonfirmasi.

Ia menambahkan, pemerintah terus mencermati perkembangan geopolitik global, termasuk kondisi di kawasan Selat Hormuz, yang dinilai berpotensi memengaruhi rantai pasok bahan baku petrokimia serta industri plastik nasional.

Selain itu, para pelaku industri yang hadir dalam pertemuan tersebut juga menyatakan komitmen untuk menjaga kelangsungan suplai plastik, terutama bagi industri kecil, agar produk mereka tetap mampu bersaing di pasar.

Kementerian Perindustrian juga mengakui bahwa dinamika geopolitik di Selat Hormuz telah berdampak pada perubahan struktur harga plastik di dalam negeri.

Baca Juga: Mendag Cari Alternatif Pemasok Bahan Baku Plastik di Tengah Tekanan Global

Kenaikan harga ini dipicu oleh meningkatnya biaya logistik dan pengiriman, termasuk adanya tambahan biaya (surcharge) serta terganggunya distribusi bahan baku dari luar negeri.

“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi” ungkap Menperin.

Menurut Agus, kondisi global saat ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, khususnya dalam penyediaan bahan baku domestik.

“Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, para investor juga menyampaikan harapan agar subsektor petrokimia menjadi lebih menarik bagi investasi baru.

Salah satu hal yang dianggap penting adalah penguatan perlindungan pasar dalam negeri dari tekanan produk impor.

Pemerintah, lanjut Menperin, akan terus berupaya memenuhi kebutuhan bahan baku nasional dengan menjaga keseimbangan antara sektor energi—seperti bahan bakar kendaraan—dan kebutuhan industri petrokimia.

Selain itu, terdapat pula potensi pengembangan bahan baku alternatif pengganti nafta dari sumber dalam negeri, seperti crude palm oil (CPO).

Meskipun dari sisi biaya masih tergolong tinggi, opsi ini dinilai layak untuk terus dikaji sebagai bagian dari strategi diversifikasi.

Baca Juga: Kemenperin Pertanyakan Impor 105.000 Pick-up di Tengah Kapasitas Produksi Lokal

“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” tutur Menperin.

Menperin juga mengingatkan bahwa dalam situasi geopolitik global saat ini, persaingan antarnegara untuk memperoleh bahan baku petrokimia akan semakin ketat.

Oleh karena itu, pelaku industri berharap Indonesia dapat mengakses bahan baku yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing produk nasional.

“Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir berbagai asosiasi dan perusahaan industri, di antaranya Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), PT Chandra Asri Petrochemical, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Asahimas Chemical, PT Polytama Propindo, PT Polyplex Films Indonesia, hingga sejumlah asosiasi seperti ADUPI, GIATPI, AEIXIPINDO, Rotokemas, dan APHINDO, serta pelaku industri lainnya.

(Sumber: Antara)