Muhaimin Iskandar atau Cak Imin buka suara soal target 100 hari pertama jadi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Ntvnews.id/Muslimin Trisyuliono).
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah menegaskan perlunya langkah yang terukur dan berbasis data dalam merespons maraknya penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran narkotika di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar
Menurutnya, semua pihak yang memiliki peran dalam pengawasan peredaran vape perlu menjaga situasi tetap kondusif dan tidak memicu kepanikan publik melalui wacana pelarangan yang tergesa-gesa. Ia menekankan pentingnya keseimbangan dalam mengambil kebijakan.
“Pendekatannya harus seimbang. Jangan sampai kita salah langkah karena kurang data,” ujarnya kepada awak media baru-baru ini.
Cak Imin juga menyoroti bahwa munculnya kasus penyalahgunaan vape ilegal sebagai sarana distribusi narkotika memang menjadi perhatian serius. Meski demikian, ia mengingatkan agar respons yang diambil tidak bersifat reaktif. Ia menilai edukasi serta pengawasan, khususnya kepada generasi muda, harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan tersebut.
Baca Juga: Cak Imin Tegaskan Kreativitas Harus Dihargai, Jangan Dinilai Rp0
Lebih lanjut, ia mendorong adanya regulasi yang jelas guna menangani persoalan vape ilegal. Menurutnya, penyalahgunaan ini bukan hanya menjadi ancaman nyata, tetapi juga berpotensi merugikan industri yang selama ini telah mematuhi aturan yang berlaku.
Dalam menghadapi perkembangan modus peredaran narkotika yang semakin kompleks, Cak Imin menilai diperlukan kerja sama lintas sektor secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa kewaspadaan harus ditingkatkan di berbagai lini, termasuk di lingkungan keluarga dan institusi pendidikan.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di lingkungan sekitar agar tidak ada celah bagi penyalahgunaan produk yang sebenarnya telah diatur.
"Jangan sampai kita lengah, karena ini bisa menjadi pintu masuk baru yang tidak kita sadari, bahkan di lingkungan pesantren yang selama ini kita jaga,” lanjutnya.
Wacana pelarangan vape sendiri kembali mencuat setelah pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada 7 April 2026. Namun sebelumnya, BNN telah menegaskan bahwa kasus penyalahgunaan vape yang ditemukan tidak berasal dari produk legal yang beredar di pasaran.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
