AHY (Ntvnews.id/Adiansyah)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong percepatan pembangunan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa sebagai strategi menekan biaya logistik dan mengurangi ketimpangan antarwilayah di Indonesia.
Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi pengembangan jaringan perkeretaapian Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) yang digelar di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 April 2026.
AHY menegaskan, proyek pengembangan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung dari Prabowo Subianto dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya untuk memperkuat konektivitas dan pembangunan infrastruktur.
“Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujarnya.
Menurut AHY, saat ini pembangunan transportasi berbasis rel di Indonesia masih belum merata. Ia menilai kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong percepatan pembangunan secara kolaboratif lintas sektor.
Data menunjukkan, kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional masih rendah. Angkutan penumpang baru mencapai sekitar 4 persen, sementara logistik hanya sekitar 1 persen.
Padahal, transportasi kereta api dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan dengan kontribusi emisi gas rumah kaca yang sangat rendah, bahkan di bawah 1 persen.
Rapat koordinasi pengembangan jaringan perkeretaapian Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) yang digelar di Stasiun Tanah Abang, Rabu, 22 April 2026. (Kemenkoinfra)
Baca Juga: AHY: Pembangunan Harus Jangkau Desa dan Wilayah Tertinggal
AHY menjelaskan, setiap wilayah memiliki kebutuhan berbeda dalam pengembangan jaringan kereta api. Pulau Sumatra penguatan jalur eksisting dan perluasan jaringan, Pulau Kalimantan pembangunan dari nol karena belum memiliki jaringan rel, dan Pulau Sulawesi integrasi dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.
“Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas,” terangnya.
Untuk merealisasikan target pembangunan hingga 14.000 kilometer jalur baru serta reaktivasi rel, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun hingga 2045.
AHY menegaskan, pembiayaan tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Diperlukan skema creative financing, kerja sama dengan swasta, serta kolaborasi lintas sektor.
Ia juga menyoroti perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung transportasi publik, termasuk melalui alokasi anggaran yang lebih seimbang.
AHY menekankan bahwa pembangunan kereta api harus terintegrasi dengan tata ruang wilayah dan pusat-pusat ekonomi.
“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah kerja besar yang membutuhkan sinergi semua pihak,” tutupnya.
Rapat koordinasi kali ini dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BRIN Arif Satria, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Kepala BP BUMN Amminudin Ma’ruf, dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin.
AHY didampingi Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, Merry Riana, serta Tenaga Ahli Menteri Ahmad Khoirul Umam dan Rio Neswan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
