APPMBGI Dorong Pemerintah Bangun Jalur Logistik Khusus untuk MBG

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Abdul Rivai Ras menyampaikan bahwa pasar tradisional tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Rivai menjelaskan keterbatasan pasokan di pasar trdisioanal berpotensi memicu inflasi jika tidak diimbangi dengan sistem distribusi yang baik.

"Pasar tradisional tidak sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan SPPG ya, disitu punya keterbatasan nanti akan terjadi inflasi bila mana pasar tradisional itu kosong," ucap Rivai, Minggu 26 April 2026.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memiliki jalur logistik rantai pasok tersendiri guna memastikan distribusi bahan pangan tetap stabil dan tidak mengganggu pasar umum.

Baca juga: Jabat Ketua Penasihat APPMBGI, Hashim Djojohadikusumo Perkuat Strategi Makan Bergizi Gratis

"Karena itu seharusnya pemerintah punya jalur logistik rantai pasok sendiri untuk MBG supaya tidak terganggu ini pasar luas," ungkapnya.

Kendati demikian, APPMBGI sendiri akan tetap memberdayakan pasar tradisional secara bertahap, namun dengan pendekatan yang terukur agar tidak menimbulkan gejolak harga di masyarakat.

Pihaknya pun saat ini tengah mengembangkan proyek percontohan pertanian terintegrasi di Riau. Program ini mencakup sektor perikanan, perkebunan, hortikultura, hingga produksi buah dan sayur.

"Nanti ada pilot-pilot project yang kita kekembangkan seperti di Riau adalah perkebunan pertanian terintegrasi disitu ada ikannya disitu ada perkebunan disitu hortikulturanya ada sayur-mayurnya gitu ya ada buahnya sebagai contoh yang akan dibina oleh asosiasi ini," jelas Rivai. 

Proyek tersebut diharapkan menjadi model penguatan rantai pasok pangan yang berkelanjutan dan mampu mendukung kebutuhan program MBG secara menyeluruh.

Baca juga: Usai Kena PHK, Suranto Temukan Penghidupan Baru di Dapur MBG

Selain itu, APPMBGI juga akan memberikan advokasi kepada para anggotanya, terutama jika menghadapi persoalan hukum atau kebijakan yang dinilai tidak objektif.

"Kita akan lakukan termasuk memberikan advokasi kepada anggota APPMBGI ini anggota pengusaha-pengelola advokasinya apa kalau mereka dihadapkan pada masalah hukum dihadapkan pada masalah mereka disuspensi ternyata tidak objektif kita bisa memperjuangkan mengartikulasikan kepentingan mereka melalui asosiasi ini," tandasnya.