Wapres Minta BGN Perketat Keamanan Pangan, Dorong Percepatan Program MBG di Wilayah 3T

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, usai dipanggil oleh Wakil Presiden.

"Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan," ujar Nanik di Jakarta, Senin, 27 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menekankan pentingnya menjaga kebersihan serta higienitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam pengelolaan sisa makanan. Ia mengingatkan agar sisa makanan tidak kembali masuk ke area dapur karena berisiko menimbulkan penyakit.

"Pak Gibran mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai masuk ke dapur, karena sisa makanan ini yang berpotensi menjadi salah satu sumber penyakit," ungkap Nanik.

Sebagai langkah pencegahan, proses pembersihan sisa makanan diminta dilakukan di luar dapur untuk menghindari potensi kontaminasi silang. "Beliau menyarankan, sisa-sisa makanan dibersihkan di luar dapur," tambahnya.

Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan dalam program MBG, agar kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat tetap aman dan layak dikonsumsi. Nanik juga menyinggung latar belakang Gibran sebagai mantan pengusaha katering yang dinilai memahami secara detail prosedur operasional dapur.

"Sebagai mantan pengusaha di bidang katering, Wapres paham benar soal SOP alur dapur dan hal-hal kritis dalam hal keamanan pangan," ucap Nanik.

Selain fokus pada keamanan pangan, Wakil Presiden juga meminta percepatan pemerataan pelaksanaan program MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini merujuk pada hasil kunjungannya ke sejumlah wilayah di Papua, di mana masih ditemukan banyak daerah yang belum memiliki fasilitas SPPG.

Untuk mengatasi hal tersebut, BGN didorong melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan infrastruktur dapur MBG melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.

"Sebaiknya wilayah 3T kita melibatkan BUMN, dari CSR mereka bisa untuk membangun dapur, sehingga tidak harus dari APBN untuk membangun dapur atau SPPG," tutup Nanik.