KJRI Jeddah Siapkan 700 Tenaga Pendukung Layani Jamaah Haji di Makkah

Ntvnews.id, Makkah - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah bersama Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyiapkan lebih dari 700 tenaga pendukung (tepung) untuk memperkuat kinerja Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dalam melayani jamaah haji Indonesia di wilayah Makkah.

Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambary, menjelaskan bahwa para tenaga pendukung tersebut berasal dari kalangan mukimin di Arab Saudi serta mahasiswa Indonesia di Timur Tengah yang memiliki kemampuan bahasa Arab.

Ia menyampaikan, “Mereka nantinya akan ditempatkan di hotel-hotel jamaah, di dapur, mengatur transportasi, akomodasi, serta memantau daerah Markaziah jika ada jamaah haji yang tersesat atau hilang," kata Yusron usai membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Tenaga Pendukung PPIH 2026 di Makkah, Senin, 27 April 2026.

Dalam arahannya, Yusron menekankan pentingnya kesiapan para petugas mengingat peran vital mereka selama penyelenggaraan ibadah haji.

Baca Juga: Pengacara Sebut Yaqut Tak Pernah Terima dan Beri Uang di Kasus Kota Haji

Ia menyampaikan tiga pesan utama, salah satunya terkait kesiapan mental dan fisik yang diibaratkan melalui konsep “Filosofi Tepung”.

“Tepung itu artinya mereka harus siap 'berantakan' layaknya di dapur, tapi nanti hasilnya adalah kue yang indah. Artinya, petugas harus siap pontang-panting dan kerja keras, demi mewujudkan jamaah haji yang mabrur," ujar Yusron.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kerja sama tim dalam menjalankan tugas di lapangan.

Menurutnya, seluruh unsur PPIH harus saling mendukung sebagai satu kesatuan.

“Saya tidak pernah percaya yang namanya Superman, yang ada adalah super team," kata Yusron.

Lebih lanjut, ratusan tenaga pendukung ini tidak hanya bertugas memenuhi kebutuhan dasar jamaah, tetapi juga berperan sebagai garda terdepan dalam berkoordinasi dengan Tim Perlindungan Jemaah yang dibentuk KJRI Jeddah.

Yusron juga mengingatkan agar para petugas sigap dalam melaporkan setiap potensi persoalan hukum yang dialami jamaah.

Baca Juga: Infografik: Layanan Konsumsi Jamaah Haji 2026 Ditingkatkan, Porsi Lebih Bergizi

Ia menekankan pentingnya penanganan sejak dini agar tidak berkembang menjadi kasus yang lebih besar.

“Tren yang ada, kasus yang bisa diselesaikan sejak awal dengan dibicarakan baik-baik bersama petugas setempat, biasanya tidak berlanjut ke proses hukum. Namun kalau sudah masuk proses hukum formal, kita harus mengikutinya," ujar Yusron.

(Sumber: Antara)