Pemerintah Siapkan Rp4 Triliun Perbaiki 1.800 Perlintasan KA

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 29 Apr 2026, 12:00
thumbnail-author
Chika Prisila Ardala
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa 28 April 2026, (ANTARA/Bayu Saputra). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa 28 April 2026, (ANTARA/Bayu Saputra). (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp4 triliun untuk perbaikan 1.800 titik perlintasan kereta api bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menegaskan sumber pendanaan tersebut saat ditemui di kantornya di Jakarta pada Selasa, 28 April 2026.

“Ya kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN),” ujar Ailangga.

Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa program perbaikan lintasan kereta api merupakan bagian dari agenda kerja pemerintah tahun 2026 dengan fokus utama pada peningkatan keselamatan transportasi.

Ia memastikan bahwa pembiayaan berasal dari pemerintah, terutama melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur perkeretaapian.

“Itu (anggaran) dari pemerintah. Dari kami (BP BUMN) juga ada bujet juga, tapi dari pemerintah ini kan Kemenhub yang memang prasarana (perkeretaapian),” katanya menjelaskan.

Baca Juga: Evaluasi Besar Keselamatan Kereta Usai Tabrakan di Bekasi Timur

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah meningkatkan keselamatan transportasi publik.

“Kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 T ya, Rp4 triliun. Demi keselamatan," kata Presiden Prabowo saat meninjau korban kecelakaan kereta api di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Selasa, 28 April 2026.

Presiden menjelaskan bahwa sebagian besar perlintasan tersebut merupakan warisan infrastruktur sejak masa kolonial Belanda yang belum mendapatkan penanganan menyeluruh selama puluhan tahun.

Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko kecelakaan, terutama pada perlintasan tanpa penjagaan.

Sebagai solusi, pemerintah akan menerapkan dua skema penanganan, yaitu pembangunan pos jaga serta pembangunan jembatan layang (flyover).

“Saya akan perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut, apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover ya nanti pelaksanaannya kita tunjuk," ujar dia.

Khusus wilayah Bekasi, Presiden telah menyetujui pembangunan flyover melalui skema bantuan presiden mengingat tingginya kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.

Baca Juga: 5 Fakta Mengerikan Kecelakaan Kereta Api di Stasiun Bekasi Timur

Pemerintah daerah sebelumnya telah mengusulkan pembangunan flyover sepanjang ribuan meter untuk mengurangi risiko kecelakaan di titik rawan.

Presiden menegaskan bahwa alokasi anggaran besar ini menjadi langkah penting mengingat peran kereta api sebagai moda transportasi massal yang vital bagi masyarakat.

Program ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan keselamatan di perlintasan sebidang yang telah terbengkalai selama hampir 80 tahun sejak Indonesia merdeka.

(Sumber: Antara)

x|close