BGN Siapkan Dewan Pengarah Berisi Pakar Gizi dan Dokter Anak

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melibatkan sejumlah pakar gizi dan dokter anak dalam Dewan Pengarah sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kehadiran para ahli tersebut diharapkan dapat memberikan masukan strategis terkait pemenuhan gizi dan kesehatan penerima manfaat program.

Kepala BGN Nanik S Deyang menjelaskan bahwa Dewan Pengarah sebenarnya sudah menjadi bagian dari struktur organisasi lembaga sejak awal pembentukannya. Nantinya, dewan tersebut akan berperan memberikan arahan serta pendampingan kepada jajaran pimpinan BGN dalam menjalankan berbagai program yang menjadi tanggung jawab lembaga.

"Dari Badan Gizi Nasional berdiri itu ada Dewan Pengarah. Di Dewan Pengarah inilah akan kami isi dengan para profesor ahli gizi dan juga dokter anak," ujar Nanik di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.

Menurut Nanik, Dewan Pengarah akan beranggotakan tujuh orang. Sebagian besar anggota yang akan mengisi posisi tersebut berasal dari kalangan ahli gizi, sementara dokter anak juga akan dilibatkan untuk memperkuat aspek kesehatan dalam implementasi program MBG.

Ia mengatakan keberadaan Dewan Pengarah akan menjadi mitra strategis yang membantu memberikan panduan kepada pimpinan BGN dalam mengambil berbagai keputusan terkait pelaksanaan program.

"Jadi nanti yang akan membimbing kami nanti adalah Dewan Pengarah yang terdiri dari tujuh orang. Mungkin di antara tujuh orang itu lima kemungkinan mereka adalah dari pakar-pakar gizi," kata dia.

Selain membahas komposisi Dewan Pengarah, Nanik juga menjelaskan mengenai mekanisme pengelolaan dapur MBG. Ia menegaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mewajibkan yayasan pengelola dapur memiliki hubungan atau afiliasi dengan sekolah.

Menurutnya, ketika BGN pertama kali dibentuk, Presiden Prabowo Subianto memang mendorong keterlibatan yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, maupun keagamaan. Namun, hal tersebut bukan merupakan persyaratan yang diatur secara khusus dalam petunjuk teknis program.

"Yayasan itu boleh saja, tidak ada syaratnya berafiliasi dengan sekolah. Tapi memang diutamakan, dulu Pak Presiden ketika mendirikan BGN itu adalah yayasan-yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, kemudian pendidikan, dan juga agama-agama apa saja. Nah itu, tapi kalau secara khusus juknisnya berkaitan dengan sekolah tidak ada," kata dia.

BGN menilai pelibatan para ahli gizi dan dokter anak dalam Dewan Pengarah akan membantu memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

(Sumber: Antara)