Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan keyakinannya bahwa pembangunan gedung dan fasilitas penunjang Sekolah Rakyat yang ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Mensos Saifullah Yusuf saat menjawab pertanyaan pewarta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 4 November 2025. Pertanyaan itu menyoroti penilaian dari organisasi Transparansi Tender Indonesia (TTI) yang menyebut proyek pembangunan Sekolah Rakyat hanya dikuasai oleh satu pihak tertentu.
“Kalau untuk pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi PU yang menyelenggarakan proses itu,” kata Mensos Saifullah Yusuf menanggapi hal tersebut.
Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos) berada pada aspek pelaksanaan teknis dan penyediaan kebutuhan non-fisik. Termasuk di dalamnya penyediaan tenaga pendidik, kurikulum inklusif, serta perlengkapan belajar bagi siswa dan guru, yang dilaksanakan bersama kementerian dan lembaga teknis terkait.
Baca Juga: Siswa Sekolah Rakyat Akan Dapat Pelatihan 6 Bahasa Asing: Arab, Korea hingga Jerman
Kementerian Sosial akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk memastikan pembangunan fisik Sekolah Rakyat berjalan sesuai dengan standar dan target waktu yang ditetapkan. “Saya percaya Kementerian PU bisa bekerja dengan baik,” kata Mensos Saifullah Yusuf.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1–4) dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, saat berintraksi dengan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 37 Serang, yang berlokasi di BBPVP Kota Serang, Banten, Rabu, 15 Oktober 2025. ANTARA/Desi Purnama Sari. (Antara) .
Program ini dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu yang memadukan sejumlah program unggulan pemerintah, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Desa Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat.
Berdasarkan data Kemensos, sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan sedang dibangun pada tahun 2025, dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa. Pembangunan tersebut melibatkan 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat.
Baca Juga: Prabowo: Sekolah Rakyat Kita Rancang untuk Putus Rantai Kemiskinan
Kemensos menargetkan seluruh Sekolah Rakyat akan dilengkapi dengan fasilitas teknologi pembelajaran modern, seperti papan interaktif digital (IFP), laptop dengan akses jaringan internet, serta seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama sebelum akhir tahun 2025.
Pada tahap awal, 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia masih memanfaatkan fasilitas milik Kemensos, Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan fasilitas pemerintah daerah.
Sesuai peta jalan Kemensos, pemerintah melalui Kementerian PU akan membangun gedung Sekolah Rakyat permanen di setiap daerah setelah proses penyediaan lahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah masing-masing selesai dilakukan.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (NTVnews.id)