Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah untuk tetap memberikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi. Utamanya menyasar para nelayan kecil. Ini disampaikan menyikapi konflik Timur Tengah yang berdampak pada melonjaknya harga minyak dunia dan BBM dalam negeri.
"Saya sudah cek ke nelayan di Trenggalek dan berdialog langsung dengan mereka. Solar subsidi masih aman dan harganya tidak naik, namun saat ini belum semua melaut karena cuaca sedang terang bulan dan ombak besar," ujar Anggota Komisi IV DPR RI Riyono, Kamis, 7 Mei 2026.
Di APBN sendiri, solar subsidi untuk nelayan di bawah 30 GT mengalami sedikit penurunan kisaran 1.3% di banding 2025. Alokasi untuk 2025 sebesar 18.41 Juta KL dengan realisasi 18.88 juta KL artinya melebihi kuota yang di sediakan. Alokasi 2023 sebanyak 17.40 juta KL dengan realisasi 17.62 juta KL atau hanya sekitar 92.7%.
Baca Juga: Bantu Tangkal Drone Shahed Iran, Ukraina Minta Imbalan Solar
"Solar subsidi untuk nelayan dengan harga 6800/liter pemerintah memberikan subsidi 1000 rupiah/liter. Harusnya solar subsidi harganya 7800/liter. Harga ini masih terjangkau dan meringankan para nelayan kecil kita," jelasnya.
Kehadiran negara terhadap nelayan, kata Riyono, wajib cepat dan responsif. Kondisi energi yang tak menentu membuat negara harus terus siap dan membela kepentingan nelayan kecil.
"Sembilan puluh persen protein dunia dari ikan dan hasil laut di hasilkan oleh nelayan kecil kita, artinya keberadaan mereka untuk tetap bisa bekerja dan melaut akan melindungi hampir 3 juta rumah tangga nelayan," tuturnya.
Riyono mengaku te ah hadir langsung dan berdialog bersama nelayan dan pemangku kepentingan di daerah pemilihannya, yakni Pacitan dan Trenggalek. Keluhan dan masukan untuk pemerintah di antaranya solar harus mudah di dapat, harga ikan bagus dan bantuan untuk kelangsungan ekonomi pesisir.
Ilustrasi- Kapal nelayan yang ada di pesisir teluk Lampung. (ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi) (Antara)