Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah menegaskan bahwa kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah menegaskan bahwa kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
"Kami optimis perekonomian Indonesia akan mampu berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi sebagai fondasi akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi dan rakyat sejahtera lebih cepat,” ucap purbaya, Selasa 9 Juni 2026.
Pemerintah menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan dan masukan konstruktif yang diberikan seluruh fraksi DPR RI terhadap KEM-PPKF Tahun 2027.
Baca juga: Cek Fakta: Purbaya Bagi-bagi Dana Bantuan Rp50 Triliun dari Rampasan Aset Koruptor
Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan arah kebijakan ekonomi dan fiskal sekaligus mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga RAPBN Tahun Anggaran 2027 tetap sehat dan efektif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
KEM-PPKF Tahun 2027 memiliki nilai strategis sebagai landasan penyusunan RAPBN Tahun 2027 sekaligus menjadi dokumen pertama yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dokumen tersebut menjadi pijakan dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional serta memperkuat fondasi menuju Indonesia yang lebih sejahtera.
Pemerintah juga mengapresiasi dukungan fraksi-fraksi DPR RI terhadap upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang diproyeksikan pada kisaran 5,8-6,5 persen sebagai langkah menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029.
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, mengakselerasi investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, serta mengoptimalkan peran Danantara dalam investasi produktif pada sektor strategis.
Selain mendorong investasi, Pemerintah akan memperkuat daya beli masyarakat melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga, pengendalian inflasi, dan perluasan kesempatan kerja.
Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat akan terus diperkuat agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian.
Stabilitas ekonomi tetap menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pada tahun 2027, inflasi ditargetkan berada pada kisaran 1,5–3,5 persen, dengan nilai tukar rupiah diperkirakan pada rentang Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS dan suku bunga SBN tenor 10 tahun pada kisaran 6,5–7,3 persen.
Baca juga: Purbaya Respons Pemda Tak Mampu Bayar Gaji PPPK
Pemerintah juga menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada kisaran USD70–95 per barel guna mengantisipasi dinamika pasar energi global sekaligus menjaga APBN tetap mampu menjalankan fungsi sebagai shock absorber.
kebijakan fiskal tahun 2027 difokuskan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yaitu pertama kedaulatan pangan, kedua kemandirian energi dan air, ketiga Pendidikan.
Keempat Kesehatan, kelima hilirisasi dan industrialisasi, keenam infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, ketujuh penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, dan kedelapan penurunan kemiskinan.
Prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
