Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan berbagai program prioritas yang akan dijalankan pada 2027 untuk memperkuat iklim investasi, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, serta mendukung agenda hilirisasi nasional.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya akan melanjutkan sejumlah program yang telah berjalan pada 2026 sekaligus mempercepat implementasi berbagai kebijakan strategis pada tahun berikutnya. Hal itu disampaikan Rosan dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
Salah satu program utama yang akan dikembangkan adalah modernisasi sistem Online Single Submission (OSS) dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), big data, dan blockchain. Penguatan teknologi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan, sekaligus memperkuat transparansi dan akurasi data investasi.
Selain itu, BKPM juga akan memperluas integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten dan kota ke dalam sistem OSS guna mempercepat proses perizinan bagi investor.
Menurut Rosan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penambahan RDTR pada 400 kabupaten dan kota sepanjang 2027. Hingga 8 Juni 2026, tercatat sebanyak 570 RDTR telah terhubung dengan sistem OSS yang mencakup 38 provinsi serta 300 kabupaten dan kota di Indonesia.
Di bidang pelayanan investasi, BKPM juga akan melanjutkan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). Program tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi investasi sekaligus meningkatkan daya saing daerah dalam menarik penanam modal.
Selain memperkuat layanan dan regulasi, BKPM berencana meningkatkan promosi investasi Indonesia di pasar internasional. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat peran Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) dan sistem Customer Relationship Management (CRM) di China.
Untuk mendukung upaya tersebut, BKPM berencana membuka kantor perwakilan baru di Guangzhou, melengkapi kantor yang telah beroperasi di Beijing.
“Dan juga penguatan lembaga IIPC di Tiongkok dengan menambah perwakilan kami di Guangzhou, selain di Beijing karena kami juga sudah berada di Beijing sebagai pusat manufaktur dan perdagangan global di Tiongkok Selatan, mengingat investasi dari Tiongkok ini mengalami peningkatan yang cukup baik dan cukup signifikan,” kata Rosan.
Lebih lanjut, BKPM menempatkan penguatan tata kelola investasi nasional sebagai salah satu fokus utama pada 2027. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan ekosistem hilirisasi yang mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan mempercepat realisasi investasi di sektor-sektor strategis.
Sejumlah langkah yang akan ditempuh antara lain mempercepat penyusunan dan penerbitan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) mengenai hilirisasi investasi strategis, melakukan pengawalan terhadap 18 proyek hilirisasi prioritas, serta mempercepat pelaksanaan investasi pada 28 komoditas strategis nasional.
Melalui berbagai program tersebut, BKPM berharap dapat memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi sekaligus mendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah industri dalam negeri.
(Sumber: Antara)
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. (Antara)