Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya merespons terkait polemik penetapan kelompok ekonomi, atau desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya merespons terkait polemik penetapan kelompok ekonomi, atau desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat
Dalam hal ini, Purbaya menyebut pemerintah saat ini tengah melakukan perbaikan terhadap data yang digunakan dalam penetapan desil.
Ia menjelaksan pemerintah telah menambah anggaran untuk Badan Pusat Statistik (BPS) guna meningkatkan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Makanya sedang diperbaiki, saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini," ucap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Rabu 26 Agustus 2026.
Baca juga: Purbaya: Setiap Rupiah APBN Harus Bekerja dan Beri Manfaat Nyata ke Masyarakat
Purbaya menyebut anggaran untuk DTSEN dan sensus yang dialokasikan kepada BPS mencapai Rp7 triliun lebih.
Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam rangka memperbaiki dan memperbarui data sosial ekonomi masyarakat.
"Jadi DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit, cukup banyak yang dimasukin ke BPS," lanjutnya.
Ia menjelaskan, tambahan anggaran tersebut diberikan setelah BPS meminta dukungan pada awal tahun untuk memastikan kualitas DTSEN semakin baik.
"Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun penambahan anggaran, kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," ungkap Purbaya.
Purbaya pun berharap kualitas data desil masyarakat pada tahun depan akan semakin akurat.
"Tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau di survei, tapi saya harapkan setahun depan lebih rapih," bebernya.
Terkait rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10, ia mengatakan masih akan melihat kondisi ekonomi dan masyarakat sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
"Kita lihat kondisi seperti apa ekonominya dan masyarakat. Tapi kita semua siapkan sistemnya, nanti kalau sudah siap yaudah kita jalankan," tandasnya.
Baca juga: Purbaya Sidak Kanwil DJPb Jabar, Minta Disiplin Anggaran dan Penguatan Pengawalan Program Strategis
Seperti diketahui,desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa angka desil perlu dipahami sebagai suatu pemeringkatan relatif.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Amalia melalui keterangan tertulis.
Dengan demikian, desil bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan suatu keluarga.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
