Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah mengkaji rencana pemerintah melakukan ekspor listrik energi baru terbarukan (EBT).

Bahlil mengungkap kehati-hatian dalam proses kajian ini dengan tetap mengutamakan kebutuhan dalam negeri.

"Kami kan prinsipnya tidak ada masalah, tapi kan kami harus berhati-hati, kaji baik-baik. Kita harus melihat kepentingan dan kebutuhan nasional kita," ucap Bahlil di Jakarta, Rabu, 25 September 2024. 

Lanjut Bahlil, setelah melihat nilai ekonomi dan kepentingan negara bari akan dirumuskan nantinya oleh pemerintah akan menentukan negara mana yang akan dituju.

Baca juga: 13 PLTU Mau Pensiun Dini, Bahlil: Lagi Dikaji, Saya Baru Sebulan Jadi Menteri

Adapun pemerintah sendiri berencana mengekspor listrik EBT untuk negara tetangga yaitu Singapura.

Mengenai hal itu, Bahlil menyebut bila ada kesepakatan yang mengikat antara Indonesia dan Singapura untuk ekspor listrik EBT.

"Belum ada, yang ada cuma MoU, MoU tidak mengikat ya,"  ungkap Bahlil.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan Indonesia siap mengekspor elektrifikasi hijau yang berasal dari energi terbarukan (EBT) ke Singapura dengan besaran 2-3 gigawatt.

Baca juga: Bahlil Mau Pangkas Syarat Demi Dongkrak Investasi EBT di RI
 
Luhut menyebut sudah ada negosiasi dengan Pemerintah Singapura, serta menyatakan perjanjian kerja sama perdagangan internasional itu sudah ditandatangani.
 
"Itu dibilang tadi pertama 2 gigawatt ya, tapi bisa saja berkembang," kata Luhut.
 
Menurutnya transaksi penjualan listrik EBT yang dilakukan kepada Singapura tersebut sudah memperhitungkan kebutuhan elektrifikasi dalam negeri, sehingga tidak membebani kelistrikan nasional.
 
"Kita lihat lah itu yang paling baik. Kita juga harus lihat kebutuhan dalam negeri. Jangan semua kita ekspor. Nanti kita engga punya," kata Luhut.
 
Dirinya menyampaikan, apabila dikalkulasi dengan pengembangan industri, nilai kerja sama tersebut mencapai puluhan miliar dolar AS.
 
"Dengan industrinya bisa beberapa puluh miliar dolar AS itu. Besar itu," jelas Luhut.