Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menjadi mitra dari Komisi VI DPR RI dan Komisi XI DPR RI.
Walau demikian, kata dia, hal itu akan diputuskan oleh pimpinan DPR RI melalui rapat paripurna. Sehingga penunjukan komisi yang akan menjadi mitra BPI Danantara merupakan kewenangan pimpinan DPR RI.
"Nanti itu pimpinan DPR yang akan menyampaikan, nanti pimpinan yang akan menentukan mitranya yang mana. Nanti kan ada holding investasi, ada holding BUMN seperti itu," ujar Andre di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.
Komisi VI DPR RI merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) yang mengurusi bidang perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sementara Komisi XI DPR RI, merupakan AKD yang mengurusi bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, hingga sektor jasa keuangan.
Andre mengaku tak masalah jika BPI Danantara akan menjadi mitra komisi mana pun. Karena, dia mendukung sepenuhnya atas dibentuknya BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia berharap Danantara bisa berhasil, sukses, dan bisa membuka jutaan lapangan pekerjaan demi mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.
"Itu optimisme kami dan kami DPR mendukung penuh langkah pemerintah," kata dia.
Melalui Danantara, kata Andre, investasi akan lebih transparan dan tepat sasaran. Presiden Prabowo pun menyampaikan bahwa akan ada investor megaproyek untuk membangun industri hilirisasi guna mengolah timah, bauksit, nikel, dan lainnya.