Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri acara Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kepatuhan Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2024 di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa (4/3/2025). (Dok.Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2024 siap diaudit secara transparan.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kepatuhan Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2024 di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa.
Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Kirim Surat ke BNPB RI Minta Bantu Modifikasi Cuaca Bogor
Dalam sambutannya, Tito menyampaikan bahwa pemeriksaan keuangan merupakan agenda rutin dan kewajiban BPK dalam memastikan akuntabilitas laporan keuangan kementerian dan lembaga.
“Bapak/Ibu sekalian, ini kegiatan yang reguler kita laksanakan dan merupakan kewajiban dan tugas dari BPK untuk melakukan pemeriksaan mengenai akuntabilitas [laporan keuangan K/L],” katanya dilansir Antara.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengungkapkan capaian realisasi anggaran Kemendagri tahun 2024 yang mencapai 96,45 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp5,20 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 94,85 persen.
Mendagri menegaskan bahwa semua data yang diperlukan oleh BPK akan diberikan secara transparan.
Mendagri Tito, Wamendagri Bima Arya dan Menhan Sjafrie (Instagram @magelang.retreat2025)
“Selanjutnya dalam konteks BPK RI, tentu kami akan menyampaikan semua data-data yang diminta untuk ditindaklanjuti, dan saya juga meminta kepada teman-teman saya yang hadir di sini, semuanya bisa memberikan data yang diminta kepada tim dari BPK RI,” tuturnya.
Tito juga menyampaikan apresiasi kepada BPK atas berbagai masukan dalam penyempurnaan tata kelola keuangan. Ia menyoroti prestasi Kemendagri dan BNPP yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut. Menurutnya, capaian ini menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
“Ini jadi modal penting bagi kami selain untuk memperbaiki tata kelola, masukan-masukan dari BPK RI secara internal memperbaiki apa-apa yang kurang. Di samping itu ada manfaat lain, yaitu penilaian BPK RI sangat berpengaruh untuk penentuan kenaikan tunjangan kinerja,” ujar Tito.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
