Dirut Bulog: Masyarakat yang Terlibat Judi Online dan Terorisme Tak Dapat Bantuan Pangan

Ntvnews.id, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa masyarakat yang terlibat dalam praktik judi online (judol) maupun aktivitas terorisme tidak diperkenankan menerima bantuan pangan dari pemerintah.

“Sesuai dengan aturan pemerintah, untuk oknum-oknum masyarakat yang terlibat judol atau judi online dan terlibat kegiatan terorisme tidak diizinkan menerima bantuan pangan,” ujar Rizal saat Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring pada Senin, 14 Juli 2025,

Ia meminta kepala daerah serta jajaran Bulog di seluruh Indonesia agar meneliti kembali data penerima bantuan. Menurutnya, apabila ditemukan ada penerima yang terbukti terlibat dalam praktik judol atau aktivitas kelompok radikal, maka mereka wajib dicoret dari daftar penerima manfaat.

“Saya peringatkan untuk didata, dicek ulang siapa saja masyarakat yang penerima bantuan atau penerima manfaat yang terlibat judol dan kelompok-kelompok radikal ataupun terorisme ini tidak diizinkan menerima bantuan pangan. Ini penekanan dan saya harapkan ini betul-betul dicamkan dan dilaksanakan,” katanya lagi.

Rizal menjelaskan bahwa Bulog mendapat mandat untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras selama periode Juni hingga Juli 2025. Bantuan tersebut diberikan kepada setiap keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 kilogram per bulan, sehingga total distribusi mencapai 20 kilogram per keluarga dalam dua bulan.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi, Bulog tengah mengembangkan sebuah aplikasi khusus yang terkoneksi langsung dengan para mitra transporter guna memantau distribusi secara real-time.

“Jadi, karena penerimanya ini adalah by name, by address sudah ada alamatnya, jadi ini sudah bisa kita lacak si pengirimnya. Kita sudah ada aplikasinya, sehingga kita akan lebih mudah,” jelasnya.

Rizal juga menambahkan bahwa Bulog telah menjalin kerja sama kontrak dengan para transporter untuk memastikan pengiriman beras langsung ke titik distribusi yang diawasi oleh aparat daerah maupun pemerintah setempat.

Selain itu, Bulog memastikan kualitas kemasan bantuan pangan yang digunakan telah disesuaikan untuk pengiriman jarak jauh, termasuk ke wilayah-wilayah terpencil seperti Papua dan kawasan Indonesia timur, agar tidak mudah rusak atau bocor selama proses distribusi.

Dalam konteks yang lebih luas, Bulog juga ditugaskan untuk menyalurkan 1,3 juta ton beras guna mendukung pelaksanaan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang akan berlangsung mulai Juli hingga Desember 2025. Penugasan ini diberikan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan bahwa sebanyak 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) diketahui turut terlibat dalam aktivitas judi online sepanjang tahun 2024. Total transaksi yang dilakukan para pelaku ini mencapai 7,5 juta kali dengan nilai deposit keseluruhan mencapai Rp957 miliar.

(Sumber: Antara)