DPO PodCast: Gegara Kebijakan Tarif Trump, Bikin Ketegangan Ekonomi Global dan Mengganggu Rantai Pasokan

Ntvnews.id, Jakarta - Kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump kepada ratusan negara yang menjadi mitra dagangnya termasuk Indonesia sontak menimbulkan ketegangan ekonomi global. Indonesia sendiri dikenakan tarif resiprokal sebesar 32%.

Banyak negara dilanda ketakutan dan kepanikan akibat pemberlakuan kebijakan tarif resiprokal Trump. Alhasil, Trump memutuskan untuk menunda selama 90 hari pemberlakuan tarif baru resiprokal tersebut.

Dengan mengusung prinsip kesetaraan dan keadilan Pemerintah Indonesia memilih untuk menempuh jalur perundingan dengan Trump.

"Karena yang paling penting kita bisa bernegosiasi. Itu lebih baik daripada kita membalas ataupun bereaksi secara keras. Jadi kita diskusilah mencari jalanan keluar," kata Ketua Umum CEO Business Forum Indonesia yang juga Wakil Ketua Bidang Perdagangan DPN APINDO Jahja B Soenarjo dalam acara DPO PodCast di Nusantara TV yang dipandu Pemimpin Redaksi NTVNews.id, Ismoko Widjaya.

Jahja mengatakan para pengusaha khususnya dari Apindo mengapresiasi langkah perundingan yang ditempuh Pemeritahan Prabowo.

Menurut Jahja ada hal positif di balik kebijakan tarif resiprokal Trump.

"Itu tekanan supaya kita melakukan perubahan," tandasnya.

Jika dicermati, kata Jahja, besaran tarif resiprokal yang diberlakukan Trump berbeda-beda tiap negara. Beberapa negara ASEAN yang ekspornya lebih tinggi ke Amerika seperti Vietnam dan Kamboja kena tarif lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Ada empat negara ASEAN yang di atas 40% mulai dari Kamboja, Laos, Vietnam dan Myanmar.

"Artinya mereka ini karena tarifnya tinggi rasanya kok kalau kita lebih rendah berarti daya saing kita mulai sedikit naik. Namun supaya betul-betul memang punya daya saing maka kita harus melakukan semacam introspeksi ke dalam," ujar Jahja.

Guna memaksimalkan peluang yang dimiliki Indonesia saat ini, ujar Jahja, Pemerintah perlu melakukan deregulasi dan memberi kemudahan kepada para investor.

Jahja pun mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan deregulasi.

"Artinya di situ ada pemangkasan biaya-biaya yang tidak perlu. Birokrasi yang harus disimplifikasi dan sebagainya. Ini penting," kata Jahja.

Jahja mengatakan langkah negoisasi yang dilakukan Pemerintah sudah tepat. Mengingat tarif resiprokal yang diberlakukan Trump merupakan akibat dari neraca perdagangan yang Amerika dengan Indonesia defisit.

"Impor kita kecil. Ekspor kita lebih besar. Semakin besar ekspornya nanti kita kena tarifnya lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi. Jadi kita engga bisa egois cuman maunya kita barangnya kita dibeli terus tapi kita enggak mau beli," tuturnya.

Apindo sendiri, kata Jahja, harus ikut bekerja keras bersama-sama dengan pemerintah. Saat ini Apindo ikut mengawal dengan memberikan masukan tarif apa saja yang perlu untuk diturunkan.

"Tarif impornya kalau diturunkan barangnya bisa masuk lebih banyak dari Amerika. Otomatis mereka akan happy," pungkasnya.

Selain langkah deregulasi dan kemudahan bagi para investor, menurut Jahja Pemerintah juga perlu memberantas praktik pungutan liar yang merugikan dunia usaha. Simak selengkapnya dalam video di bawah ini.