Ntvnews.id, Jakarta -Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza memastikan bahwa gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) yang sempat terjadi saat pembangunan fasilitas manufaktur BYD di Subang, Jawa Barat, telah berhasil diatasi.
"BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi," ujar Wamenperin ditemui di Jakarta, Senin 28 April 2025.
Wakil Menteri Perindustrian menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan perusahaan terkait dan melakukan pengecekan. Ia juga berharap agar aksi organisasi masyarakat yang menghambat aktivitas pembangunan pabrik di dalam negeri tidak terulang.
Baca Juga : Dedi Mulyadi Sebut Calo Tanah Sebagai Faktor Penghambat Pembangunan Pabrik BYD di Subang
"Kita harapkan itu tidak terjadi lagi, kami sudah komunikasi," katanya pula.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, sebelumnya mengungkapkan adanya gangguan berupa aksi premanisme dari kelompok ormas terhadap pabrik perusahaan mobil listrik asal Tiongkok tersebut.
Eddy menyebut pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat terganggu akibat ulah ormas.
Informasi ini diperoleh Eddy saat memenuhi undangan Pemerintah Tiongkok dalam rangkaian kunjungannya ke Shenzhen, China.
"Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini, jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” imbuh Eddy melalui unggahan video di Instagram.
Baca Juga: Bukan Hanya BYD, Pabrik VinFast di Subang Juga Pernah Diganggu Ormas
Investasi besar BYD di Subang Smartpolitan, kota mandiri terintegrasi untuk kawasan industri dan komersial di Indonesia, diperkirakan akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional. BYD dikabarkan menanamkan modal hingga Rp11,7 triliun.
Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan akan menjalin komunikasi dengan BYD, salah satu investor otomotif asal Tiongkok, untuk menyelesaikan masalah gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) yang menghambat pembangunan pabrik di Subang, Jawa Barat.
Baca Juga: Pabrik BYD Diganggu Ormas di Subang, BKPM Gandeng Satgas Anti-Premanisme
"Hari ini akan coba mengontak kawan-kawan dari BYD bagaimana situasinya," kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan di Jakarta, Rabu, 23 April 2025.
Ia menyampaikan bahwa setelah berkomunikasi dengan pihak BYD, BKPM akan berkoordinasi dengan Satgas Anti Premanisme untuk menangani aktivitas yang meresahkan tersebut secara efektif
Baca Juga: Ormas Ganggu Pabrik BYD, DPR Minta Bentuk Satgas Antipremanisme
Nurul Ichwan juga menegaskan bahwa BKPM secara konsisten menilai aksi premanisme dan pungutan liar tidak hanya mengganggu kenyamanan para pelaku usaha, tetapi juga berpotensi merusak citra iklim investasi Indonesia di tingkat global.
(Sumber: Antara)