Wamendagri Sebut Kebijakan Rapat di Hotel Hidupkan Ekonomi Daerah

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa kebijakan yang memperbolehkan pemerintah daerah menggelar rapat atau pertemuan di hotel merupakan langkah strategis untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah. Kebijakan ini secara khusus ditujukan untuk membangkitkan kembali sektor perhotelan dan pariwisata yang sempat terdampak.

"Pak Menteri memberikan satu ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah yang harus terus didorong, dimaksimalkan," ujar Bima pada saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Gedung A Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, pada Selasa, 10 Juni 2025 di Jakarta. 

Menurut Bima, relaksasi ini didukung oleh sejumlah catatan penting. Pertama, kegiatan rapat di hotel harus didasari pada seberapa pentingnya dan apa yang akan dilakukan.

Ia meminta pemda untuk memastikan bahwa setiap kegiatan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak dilakukan secara tidak perlu.

"Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, enggak usah dibuat perlu. Kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan," katanya. 

Kedua, ia menyatakan bahwa frekuensi pertemuan harus tetap dibatasi. Tujuannya adalah untuk menjaga kegiatan berjalan dengan baik dan menghindari pemborosan anggaran.

Namun demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat mempertahankan sektor ekonomi, terutama perhotelan, dan mengurangi efek samping, seperti PHK.

"Yang penting adalah roda ekonomi di daerah berjalan. Yang penting ekosistem perhotelan pariwisata kembali hidup," kata Bima menambahkan.

Baca juga: MPR: Belum Ada Rapat Bahas Pemakzulan Gibran

Selain itu, wamendagri meminta kepala daerah untuk memahami dan menyesuaikan pelaksanaan relaksasi dengan kondisi dan data masing-masing wilayah.

"Mudah-mudahan ini bisa dipedomani dan tentu setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Ia mengajak kepala daerah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan melalui program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Tomsi Tohir, Sekretaris Jenderal Kemendagri, menekankan bahwa mendukung program prioritas nasional sangat penting untuk mengakhiri kemiskinan.

Dia meminta kepala daerah untuk menggunakan peluang yang diberikan oleh program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami mengingatkan kembali, sampai dengan minggu keempat, dari teman-teman belum mengusulkan maka kami akan mengirimkan surat undangan klarifikasi untuk pemeriksaan kepada kepala daerah yang masih belum mengusulkan," ujarTomsi.

Terakhir, harapannya seluruh agenda lanjutan yang telah disusun oleh masing-masing kementerian dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan dampak yang signifikan bagi masyarakat. 

"Perbaikan-perbaikan bisa dapat terus kita laksanakan sehingga membawa perubahan harga-harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat kita yang kita cintai," ujarnya. 

Pejabat terkait lainnya, termasuk Pudji Ismartini Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pelaksana Tugas Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, akan hadir dalam rakor tersebut. 

Baca juga: Sri Mulyani Putuskan ASN Tak Dapat Uang Saku Rapat Hingga Biaya Komunikasi Mulai Tahun Depan

(Sumber: Antara)