Kawasan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 3 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (Waskita Karya)
Ntvnews.id, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyampaikan bahwa anggaran pembangunan IKN yang disetujui pemerintah hingga 2028 disetujui sekitar Rp48,8 triliun.
hal tersebut menjawab terkait kelanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
"Kepala negara telah setujui kebutuhan anggaran pembangunan IKN hingga 2028 sekitar Rp48,8 triliun," ucap Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Senin 14 Juli 2025.
Basuki menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan strategis tahap kedua yang menjadi fondasi IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Adapun anggaran embangunan IKN dikucurkan setiap tahun dan pada 2026 ditetapkan Rp5,05 triliun.
Baca juga: PSK Online Ditemukan Tewas Mengenaskan di IKN, Polisi Tangkap Pelaku yang Kabur ke Cianjur
Akan tetapi, pria yang akrab disapa Pak Bas itu menyebut Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran Rp16,13 triliun.
"Kami usulkan tambahan anggaran untuk 2026 Rp16,13 triliun, di luar pagu indikatif yang ditetapkan Rp5,05 triliun. Agar (dapat) memenuhi (pembangunan) sesuai jadwal 2025-2026, Otorita IKN butuhkan anggaran dari Rp5,05 triliun ditambah Rp16,13 triliun, menjadi Rp21,18 triliun pada 2026," ungkapnya.
Ia mengatakan usulan tambahan dana pelaksanaan pembangunan pada 2026 tersebut untuk memastikan kelanjutan pembangunan IKN tahap kedua, yang meliputi pembangunan perkantoran dan hunian lembaga legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukung lainnya.
Usulan tersebut, menurut Basuki, disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan melalui Surat Kepala Otorita IKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 Tanggal 4 Juli 2025.
Baca juga: Basuki Hadimuljono Tegaskan IKN Bebas dari Praktik Prostitusi dan Judi
Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif rampung dan operasional pada 2028, tandasnya. (Sumber:Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
