Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ((Antara) )
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan lampu hijau bagi pemerintah daerah (pemda) untuk mengadakan rapat di hotel atau restoran, dengan catatan tidak dilakukan secara berlebihan. Ia menekankan, kegiatan ini sebaiknya difokuskan pada hotel dan restoran yang tengah mengalami kesulitan ekonomi.
Pernyataan ini disampaikan Tito saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Periode 2025–2030 serta Seminar Nasional ADKASI di Jakarta, Kamis.
Tito menjelaskan bahwa meski efisiensi anggaran penting, sektor-sektor dengan rantai pasok panjang seperti hotel dan restoran juga perlu didukung agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi.
“Saya sampaikan tetap kita menghidupkan sektor-sektor yang memiliki rantai suplai, kemudian punya tenaga kerja seperti hospitality, restoran, hotel, saya perbolehkan asal tidak berlebihan,” ujar Tito.
Tito menegaskan bahwa industri hospitality sangat bergantung pada aktivitas pemerintahan. Karena itu, sektor ini perlu mendapat dukungan agar tetap bertahan.
Baca juga: Komisi I DPR Gelar Rapat di Hotel Mewah, Intip Perkiraan Biaya Sewanya
Selain mampu menyerap banyak tenaga kerja, industri ini juga menggerakkan rantai pasok lainnya seperti logistik dan hiburan.
Ia pun meyakini bahwa upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak akan terlalu mengguncang kondisi fiskal masing-masing daerah. Maka dari itu, pemda diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel atau restoran sebagai bentuk dukungan terhadap sektor tersebut.
“Buatlah kegiatan untuk membangkitkan mereka, jangan sampai terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja), jangan sampai mereka kemudian rantai pasok hilang, dan lain-lain,” katanya.
Mendagri menyebut bahwa arahan untuk menghidupkan kembali industri hospitality datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia memilih untuk tidak mengikat kebijakan ini secara kaku lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Ia khawatir, aturan yang terlalu rinci justru akan membebani pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Sebagai gantinya, Mendagri memberikan ruang bagi Pemda untuk menggunakan kebijaksanaan masing-masing dalam menyalurkan dukungan terhadap sektor hotel dan restoran.
“Oleh karena itulah saya lebih banyak menggunakan silakan diskresi dengan diawasi oleh DPRD bersama-sama. Tapi saya terbuka kalau ada masukan-masukan lain, kalau ada yang lebih baik,” ucapnya.
Baca juga: Wamendagri Sebut Kebijakan Rapat di Hotel Hidupkan Ekonomi Daerah
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
