Prabowo dan Raja Charles III (Istimewa)
Ntvnews.id, Jakarta - Memasuki tahun 2026, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan struktural yang kian kompleks, mulai dari kerentanan rantai pasok global hingga persoalan ketahanan pangan dan daya beli masyarakat.
Ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik dan dominasi negara tertentu dalam perdagangan internasional menuntut kebijakan ekonomi yang semakin berbasis data dan berorientasi jangka panjang.
Ariyo DP Irhamna Peneliti INDEF, memaparkan analisis kinerja ekspor Indonesia berdasarkan data International Trade Centre (ITC) yang menunjukkan hubungan antara pertumbuhan pangsa ekspor Indonesia dan pertumbuhan pasar global.
Hasil analisis mengindikasikan bahwa meskipun permintaan global relatif tinggi dan peluang pasar masih terbuka, daya saing ekspor Indonesia belum berkembang optimal.
Baca juga: INDEF dan APKLI Sampaikan Catatan atas Raperda KTR DKI Jakarta
Pengamat Ekonomi Ariyo Irhamna, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Paramadina, Ekonom INDEF (Dok. Ist)
"Struktur ekspor nasional masih bergantung pada komoditas tertentu dan sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global," ucap Ariyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis 22 Januari 2026.
Lebih lanjut, Ariyo menyoroti bahwa lemahnya kinerja ekspor Indonesia bukan disebabkan oleh kecilnya pasar global, melainkan oleh persoalan struktural domestik.
Indonesia justru mencatat peningkatan pangsa pasar pada sektor-sektor yang secara global tidak tumbuh signifikan. Kenaikan pangsa pasar tersebut lebih disebabkan oleh menyusutnya impor di negara tujuan, bukan karena peningkatan daya saing.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia menang di sektor yang salah, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh relatif terbatas," bebernya.
Dari sisi industri, penguasaan teknologi menjadi faktor penentu utama daya saing manufaktur. Di tengah pertumbuhan permintaan global, kinerja ekspor Indonesia justru menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini mencerminkan belum optimalnya transformasi struktural industri nasional.
Di saat yang sama, rendahnya diversifikasi pemasok dalam rantai pasok global membuat posisi Indonesia semakin rentan. China muncul sebagai pemasok paling dominan, baik secara global maupun sebagai mitra dagang Indonesia, sehingga meningkatkan ketergantungan dan melemahkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional.
Ariyo juga menekankan bahwa integrasi Indonesia dalam regional value chain masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Pertumbuhan impor Indonesia berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekspornya, dengan pemasok yang sangat terkonsentrasi. Untuk
merespons kondisi tersebut, ia merekomendasikan penguatan komersialisasi riset dan inovasi domestik agar hasil penelitian dapat bersaing di pasar, serta reformasi diplomasi ekonomi agar menjadi instrumen strategis dalam memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpidato di acara tahunan World Economic Forum di Davos, Swis, pada 21 Januari 2026. (ANTARA/Xinhua/Lian Yi) (Antara)
Baca juga: Indef Sebut Tanpa Perbaikan Sektor Riil, Rp200 T Hanya Jadi Dana Parkir di Bank
Dalam kesempatan yang sama, Rusli Abdulah Peneliti INDEF, menyoroti ketahanan pangan sebagai hak dasar setiap warga negara sekaligus isu strategis nasional.
"Pangan memiliki dimensi konstitusional sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila, serta berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi," ungkap Rusli.
Selain itu, kemampuan negara dalam menyediakan pangan juga memengaruhi ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global.
Rusli menjelaskan bahwa sistem pangan mencakup aspek on-farm dan off-farm. Volatilitas harga pangan, seperti pada komoditas cabai, menunjukkan lemahnya pengelolaan pasca panen.
Pengolahan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Di sisi lain, sektor pangan sangat rentan terhadap guncangan eksternal, termasuk perubahan iklim dan ketegangan geopolitik global.
Merujuk pada Food and Agriculture Organization (FAO), ketahanan pangan mencakup empat dimensi utama, yaitu ketersediaan fisik, akses ekonomi, pemanfaatan pangan, dan stabilitas.
Produksi padi Indonesia relatif stabil namun cenderung stagnan. Menurut data BPS, produksi padi Indonesia tahun 2018-2024 cenderung menurun. Pada 2018, angka produksi mencapai 59,2 juta ton.
Baca juga: Menkeu Purbaya Disebut 'Cowboy', Ekonom Senior INDEF: Selalu Bicara 'Out Of The Box' tapi Pakai Data
Petugas menghitung mata uang Rupiah dan Dolar AS di Ayu Masagung Money Changer, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww) (Antara)
Memasuki 2019-2024, angkanya turun berada pada level 53,1 – 54,7 juta ton. Kondisi ini berbalik dimana memasuki 2025, angka produksinya meningkat. Per November 2025, periode September-November 2025 sebagai angka sementara, produksi padi mencapai 57,7 juta ton, melampaui angka 2022 sebesar 54,7 juta ton.
Di tengah estimasi kenaikan produksi padi 2025, harga beras di tingkat penggilingan terus merangkak naik. Menurut data BPS, rata-rata harga beras medium di penggilingan padi tahun 2025 sebesar Rp12.800,8/kg, naik 1,43 persen.
Sedangkan harga beras premium dan rendah masing-masing naik 0,36 persen dan 2,67 persen dari level rata-rata 2024 sebesar Rp13.361,06/kg dan Rp12.491,25/kg.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi mendorong perbaikan gizi dan sektor pangan, namun perlu dikelola secara hati-hati agar tidak memicu tekanan harga.
Dari sisi permintaan, tingkat kemiskinan berkorelasi kuat dengan kerawanan pangan. Wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung mengalami food insecurity, yang berpotensi menciptakan lingkaran setan kemiskinan melalui stunting dan penurunan kualitas sumber daya manusia.
Oleh karena itu, Rusli menekankan pentingnya pengamanan pasokan oleh pengelola MBG serta peran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.
Kebijakan impor dapat ditempuh secara terukur dan berbasis data, dengan pendekatan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
