Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Rektor Universitas Padjadjaran Arief S Kartasasmita berdiskusi di sela penandatanganan MoU Kementerian Koperasi dan Unpad di Bandung, Kamis, 5 Februari 2026. (ANTARA/Ricky Prayoga) (Antara)
Ntvnews.id, Bandung - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak diarahkan untuk menjadi dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peran koperasi tersebut dibatasi pada bagian hulu, yakni sebagai penyedia bahan baku bagi dapur MBG.
Ferry menjelaskan, Koperasi Merah Putih hanya akan terlibat dalam rantai distribusi bahan pangan yang dibutuhkan oleh SPPG. Dengan demikian, koperasi berfungsi sebagai penyuplai, bukan sebagai pengelola dapur program prioritas nasional tersebut.
"Koperasi Merah Putih enggak bisa jadi dapur. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih mensuplai bahan-bahan yang diperlukan oleh SPPG atau dapur program makan bergizi gratis," kata Ferry seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Padjadjaran di Kampus Unpad Bandung, Jawa Barat, Kamis, 5 Februari 2026.
Penegasan tersebut sekaligus menjawab peluang operasional KDKMP di wilayah yang minim atau bahkan tidak memiliki potensi sumber daya alam. Menurut Ferry, koperasi tetap dapat menjalankan kegiatan usaha lain yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan daerah masing-masing, selama masih dalam kerangka mandatori yang berlaku.
Baca Juga: Menkop Siap Dukung Pemberdayaan Perempuan Lewat Koperasi Ekonomi Kreatif
"Tetap mandatori koperasi desa atau kelurahan boleh melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya. Bisa kerajinan, kuliner, bisa wisata dan lain sebagainya," ucap Ferry.
Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan pembangunan sekitar 35 ribu unit Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) rampung pada tahun 2026. Infrastruktur tersebut diproyeksikan melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis, khususnya kelompok rentan, peserta didik, serta ibu hamil, sekaligus membuka lapangan kerja di tingkat lokal.
Sementara itu, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ditargetkan mulai beroperasi pada Maret 2026 dengan jumlah sekitar 28 ribu unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut direncanakan terus meningkat secara bertahap seiring penguatan peran koperasi dalam perekonomian daerah.
Baca Juga: Banyak Desa Masih Gelap, Menkop Ferry Soroti Kekeliruan Perhitungan Elektrifikasi Nasional
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
