Sementara itu, Willy Lesmana Putra pada kesempatan itu memberikan masukan terkait banyaknya persoalan hukum yang dialami pelaku UMKM dikarenakan belum mengantongi sertifikat halal.

Dengan kerja sama yang terjalin ini, Willy menyatakan, selain turut aktif melakukan sosialisasi, pihaknya juga siap turun untuk melakukan pendampingan hukum terhadap pelaku usaha yang bermasalah hukum ketika belum memiliki sertifikat halal. Sekaligus turut mensinergikan program-program yang selama ini dijalankan oleh Kantor Hukum Poetra Nusantara sebagai pelaksana dari amanah Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dengan demikian, kata Willy, nantinya selain bertujuan untuk melindungi dan mengayomi pelaku UMKM dari segi hukum, hal ini juga dapat meningkatkan citra BPJPH di mata masyarakat. Dan yang terpenting adalah, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal tersebut.

"Berdasarkan pengalaman kami mendampingi para pelaku usaha UMKM khususnya yang berada pada sektor mikro dan kecil, mereka bukannya tidak mau memiliki sertifikat halal terhadap produknya, tetapi karena memang tidak mengerti apa itu sertifikasi halal, bagaimana cara mendapatkannya atau bagaimana cara mengaksesnya," tandas Willy.