Presiden Prabowo Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro (Youtube TVR Parlemen)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran menteri untuk menertibkan para birokrat nakal yang mempersulit dan bahkan memeras para pengusaha. Ditekankan, pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang baik.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di ruang rapat paripurna DPR, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo mengaku malu dengan masih lamanya proses perizinan di Indonesia yang bisa selama dua tahun. Padahal, proses perizinan di Malaysia hanya memerlukan waktu dua pekan.
"Kalau Malaysia bisa bikin izin dua minggu kenapa kita izinnya dua tahun. Memalukan," kata Prabowo.
Prabowo pun membeberkan sejumlah perilaku buruk birokrat. Salah satunya dengan membuat berbagai aturan inisiatif untuk mencari imbal balik dari pengusaha.
Baca Juga: Tersentuh Kritik Keras PDI-P, Prabowo: Penting bagi Demokrasi
"Kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknislah, rekomendasi lah, akal-akalnya itu. Saya ingatkan ya. Semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah," tegas Prabowo.
Kepala Negara meminta seluruh jajarannya untuk mewaspadai tingkah laku para birokrat di institusi masing-masing. Dengan pengalaman kerja yang jauh lebih lama dari menteri, para birokrat nakal memiliki berbagai strategi untuk mencari keuntungan pribadi. Salah satunya dengan meminta tanda tangan seusai jam kerja atau saat atasan sudah lelah.
"Ciri khas birokrat, dia akan minta tanda tangan waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan," ungkap Prabowo.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
