BPOM Sebut Masih Ada 14 Juta UMKM Belum Terlayani

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan masih terdapat sekitar 14 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum terlayani oleh BPOM.

Untuk itu, BPOM akan melakukan pendataan terhadap UMKM sebagai upaya membantu meningkatkan kualitas, keamanan, serta khasiat produk yang mereka hasilkan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan bahwa dari sekitar 60 juta UMKM yang ada di Indonesia saat ini, sebanyak 18 juta di antaranya berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi BPOM.

“Saat ini yang terdata dan terdaftar di BPOM baru 4,2 juta UMKM,” katanya dalam acara Soft Launching SAPA UMKM di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.

Baca Juga: Menteri UMKM Ungkap Syarat Dapat Diskon Biaya E-Commerce 50 Persen

Ia menjelaskan bahwa BPOM memiliki tugas untuk memastikan keamanan, khasiat, dan mutu produk obat maupun makanan.

Namun, menurutnya, masih ada anggapan di masyarakat bahwa BPOM justru menjadi penghambat bagi pelaku usaha.

“Sehingga, kawan-kawan UMKM, yang mau mendaftarkan produknya untuk hilirisasi, terjegal. Tidak bisa mendapatkan nomor izin, sehingga mereka tidak bisa menjual produknya,” katanya.

Meski demikian, Taruna menegaskan bahwa BPOM tetap berkomitmen mengutamakan standar keamanan produk sekaligus membantu UMKM agar bisa berkembang.

“Selanjutnya, BPOM melakukan pendampingan dan asistensi agar UMKM dapat mendapatkan perizinan, sehingga dapat memasarkan produknya. Harapannya UMKM dapat naik kelas,” katanya.

Kepala BPOM juga berharap pelaku UMKM tidak lagi takut untuk mendaftarkan produknya ke BPOM karena lembaganya mendukung penuh pengembangan UMKM di Indonesia.

Melalui jaringan 83 unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia, BPOM disebut terus bergerak aktif mendorong UMKM lokal agar mampu berkembang hingga tingkat nasional bahkan internasional.

“Jutaan UMKM di Indonesia adalah aset untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sekaligus kemandirian dan kedaulatan bangsa,” katanya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) Rachmat Pambudy mengatakan bahwa SAPA UMKM merupakan program lintas kementerian, lintas lembaga, hingga lintas daerah yang melibatkan masyarakat dari Aceh sampai Papua.

“Tidak ada satu pun negara yang kuat tanpa usaha yang kuat. Makin kuat usahanya, makin kuat UMKM, dan UMKM-nya berkembang menjadi besar, di situlah negara menjadi kokoh,” kata Rachmat.

Di sisi lain, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai SAPA UMKM bukan hanya sekadar aplikasi, melainkan sarana untuk menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah jutaan pelaku usaha di Indonesia.

Baca Juga: BPOM Percepat Regulasi dan Perkuat Investasi untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

“Harus ada terobosan revolusioner yang menembus keterbatasan ruang dan waktu, keterbatasan lokasi geografis, keterbatasan koordinasi, keterbatasan yang selama ini tersekat antara pemerintah dengan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Jangan sampai mereka tidak merasakan sentuhan dan pelukan pemerintah dalam setiap proses tumbuh kembang mereka,” ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, SAPA UMKM dihadirkan sebagai sistem yang memungkinkan terjadinya komunikasi, koordinasi, dan interaksi dengan seluruh pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia.

Kehadiran SAPA UMKM diharapkan dapat memperluas akses layanan dan pendampingan bagi pelaku usaha, termasuk di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.

(Sumber: Antara)