Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia terkait masalah kabut asap lintas batas yang berasal dari Indonesia. Permintaan maaf tersebut dilontarkan Budi di sela-sela forum kandidat Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Momen tersebut terjadi ketika Budi menanggapi pertanyaan dari perwakilan delegasi Malaysia dalam sesi tanya jawab kandidat pimpinan tertinggi badan kesehatan PBB tersebut.
"Pertama, saya harus meminta maaf kepada negara tetangga saya, Malaysia, atas kabut asap yang kami kirimkan ke Malaysia. Saya minta maaf. Saya berharap Indonesia bisa melakukan yang lebih baik," ujar Budi di hadapan peserta forum, dikutip 21 November 2026.
Baca Juga: Maju Jadi Kandidat Dirjen WHO, Menkes Budi Janji Perkuat Layanan Kesehatan Dunia
Usai menyampaikan permohonan maaf, Budi langsung merespons substansi pertanyaan delegasi Malaysia mengenai kesenjangan akses obat-obatan dan vaksin. Perwakilan Malaysia menyoroti posisi dilematis negara-negara berpendapatan menengah (middle-income countries) yang kerap terjebak dalam situasi missing middle.
Dalam kondisi tersebut, negara berpendapatan menengah dinilai tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan mekanisme pengadaan obat kolektif yang didanai donor. Namun di sisi lain, negara-negara ini belum memiliki daya beli sekuat negara berpendapatan tinggi untuk membeli obat secara mandiri dengan harga pasar.
Delegasi Malaysia juga mempertanyakan strategi konkret Budi, apabila terpilih menjadi Direktur Jenderal WHO, dalam membantu negara berpendapatan menengah membangun pusat produksi regional vaksin dan obat-obatan yang berkelanjutan serta layak secara komersial.
Menanggapi hal itu, Budi menegaskan bahwa persoalan akses obat dan vaksin dengan harga terjangkau merupakan tantangan global yang tidak hanya dihadapi Malaysia, tetapi juga Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya. Ia mengaku mendalami isu ini melalui berbagai pertemuan bilateral dengan para menteri kesehatan, terutama di kawasan Amerika.
Budi menyoroti keberhasilan negara-negara di bawah naungan Pan American Health Organization (PAHO) yang menerapkan konsep dana bergulir (revolving fund) untuk pengadaan obat dan vaksin secara kolektif. Ia mengaku sempat terkejut saat membandingkan harga vaksin yang dibeli Indonesia dengan negara-negara anggota PAHO.
"Saya sangat terkejut melihat harga vaksin yang dibeli Indonesia ternyata lebih mahal dibandingkan harga yang mereka peroleh," ungkap Budi.
Berbekal pengalamannya sebagai anggota Dewan Gavi (aliansi vaksin global) yang menerapkan sistem pengadaan bersama (pooled procurement), serta merujuk pada platform pengadaan Wambo milik Global Fund, Budi berjanji akan mereplikasi mekanisme serupa ke seluruh kawasan WHO jika terpilih nanti.
"Saya sangat yakin bahwa ketika menjadi Direktur Jenderal, ini merupakan sesuatu yang akan saya replikasi di berbagai kawasan. Kita tidak perlu menemukan kembali sesuatu yang sudah ada. Kita bisa berbicara dengan rekan-rekan di PAHO dan membawa orang-orang terbaik yang memiliki pengalaman untuk membangun sistem serupa di kawasan WHO lainnya," jelasnya.
Menurut Budi, WHO memiliki modal kekuatan untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan (convening power). Kekuatan ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas kolaborasi dengan melibatkan Global Fund, Gavi, hingga UNICEF, yang dinilai sejalan dengan agenda reformasi PBB (UN80).
Melalui skema pengadaan bersama tersebut, Budi berharap efisiensi harga tidak hanya berlaku untuk vaksin, tetapi juga mencakup obat-obatan berbiaya tinggi seperti obat terapi kanker.
"Saya berharap masyarakat Malaysia, Indonesia, dan seluruh 192 negara anggota WHO dapat memperoleh akses yang mudah terhadap obat-obatan berkualitas dengan harga terjangkau," pungkas Budi.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Selasa (2/6/2026). ANTARA/Mecca Yumna (Antara)