Pegawai keamanan Komisi Pemberantasan Korupsi memotret kendaraan yang disita KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah aparatur sipil negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, di halaman depan Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (3/6/2026). (ANTARA/Rio Feisal) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita total 33 kendaraan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan rincian kendaraan yang diamankan dalam operasi tersebut.
“Tujuh mobil, 15 motor, dan 11 sepeda,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini KPK belum dapat membeberkan secara rinci pihak-pihak yang memiliki kendaraan tersebut karena masih dalam tahap pemeriksaan intensif.
Baca Juga: OTT Imigrasi Jakarta Barat, KPK Buka Suara
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat.
"Benar, ada OTT di Imigrasi Jakbar," kata Fitroh kepada ANTARA di Jakarta, Rabu, 3 JUni 2026 pagi.
KPK menyebut operasi ini merupakan OTT ke-11 sepanjang 2026 yang terjadi di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. Dalam operasi yang dimulai sejak Selasa, 2 Juni 2026 malam tersebut, belasan orang telah diamankan, termasuk Kepala Kantor Imigrasi tersebut.
Baca Juga: Silmy Karim Sempat Balas Pesan Jurnalis Sebelum KPK Umumkan Pencarian Terkait OTT Imigrasi Jakbar
Selain di Jakarta, tim KPK juga bergerak di sejumlah wilayah lain seperti Bali dan Jawa Barat untuk mengembangkan kasus ini. Tidak hanya kendaraan, penyidik juga menyita barang bukti lain berupa uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, serta logam mulia.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa kasus ini berkaitan dengan dugaan praktik pengurusan izin tinggal warga negara asing, termasuk kartu izin tinggal tetap (KITAP) dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS).
Sementara itu, pada Rabu petang, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa pihaknya masih melakukan pencarian terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang diduga terkait dengan rangkaian operasi tersebut.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
