Ntvnews.id, Pyongyang - Pemerintah Korea Utara (Korut) menegaskan bahwa statusnya sebagai negara pemilik senjata nuklir bersifat permanen dan tidak dapat dipersoalkan. Pernyataan tersebut disampaikan hanya sehari sebelum kunjungan kenegaraan Presiden China, Xi Jinping, ke Pyongyang.
Berdasarkan laporan kantor berita Korea Selatan Yonhap yang mengutip media pemerintah Korea Utara, sikap tegas tersebut disampaikan oleh Kim Yo-jong, adik dari pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un yang selama ini dikenal sebagai salah satu figur paling berpengaruh di lingkaran kekuasaan negara itu.
Dikutip dari Anadolu, Kim Yo-jong menegaskan bahwa kemampuan nuklir negaranya bukanlah alat tawar-menawar dalam diplomasi internasional.
Dalam pernyataan resminya, ia juga menolak berbagai tekanan maupun upaya dari komunitas internasional yang bertujuan mendorong Korea Utara untuk meninggalkan program senjata nuklirnya.
Pernyataan tersebut dinilai memiliki makna politik yang penting karena disampaikan menjelang kunjungan Xi Jinping ke Pyongyang. Presiden China dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan selama dua hari atas undangan langsung Kim Jong-un.
Baca Juga: Korea Selatan Ubah Pendekatan ke Korea Utara, Seperti Apa?
Kunjungan itu menjadi lawatan pertama Xi ke Korea Utara dalam tujuh tahun terakhir dan dipandang sebagai momentum penting dalam hubungan kedua negara.
Agenda Xi di Pyongyang berlangsung tidak lama setelah ia mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta Presiden Rusia di Beijing.
Setelah pertemuan tersebut, Gedung Putih menyatakan bahwa Xi Jinping dan Donald Trump memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea.
Ilustrasi - Uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasongpho-17 milik Korea Utara, yang disiarkan kantor berita Korea Utara KNA, Jumat (25/3/2022). ANTARA/Korean Central News Agency/Handout via Xinhua/tm/am. (Antara)
Namun, pemerintah China tidak membeberkan secara rinci pembahasan mengenai isu nuklir Korea Utara. Kementerian Luar Negeri China hanya menyampaikan bahwa Beijing terus berupaya dengan "caranya sendiri" untuk mendorong penyelesaian politik secara damai terhadap persoalan nuklir di Semenanjung Korea.
Dengan pernyataan terbaru dari Pyongyang yang menegaskan status nuklirnya sebagai hal yang tidak dapat dinegosiasikan, China diperkirakan akan menghadapi tantangan diplomatik yang lebih besar dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan negara-negara Barat sekaligus mempertahankan kemitraannya dengan Korea Utara di Asia Timur.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (kedua kiri) menghadiri upacara peluncuran kapal selam tempur nuklir taktis pertama di Korea Selatan, Rabu, 6 September 2023. Tugas pertama kapal selam nuklir itu adalah berpatroli di perairan antara Semenanjung Korea (Antara)