Istana Sebut Pembenahan Tata Kelola MBG Rampung dalam Sebulan

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menargetkan proses pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan ke depan. Pemerintah saat ini tengah melakukan penataan menyeluruh untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan standar yang telah ditetapkan.

"Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya, maka yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Semua (terkait perbaikan MBG) nanti akan kita lihat ya, tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat," katanya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Prasetyo menjelaskan, salah satu fokus dalam proses penataan tersebut adalah evaluasi terhadap keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, pemerintah juga akan meninjau wilayah-wilayah yang memiliki jumlah dapur MBG melebihi kebutuhan.

Menurutnya, kemungkinan penutupan SPPG yang tidak sesuai ketentuan memang menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan. Namun, pemerintah masih melakukan pendataan dan kajian terhadap kondisi masing-masing lokasi sebelum mengambil keputusan.

"Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisir kondisinya seperti apa. Jadi, kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka kan tidak, kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat berbeda-beda," ujar dia.

Baca Juga: Momen Jusuf Kalla dan Putranyw Bertemu Prabowo di Istana Merdeka

Prasetyo menegaskan bahwa seluruh SPPG wajib beroperasi sesuai SOP yang berlaku. Ia juga menilai kepemilikan SPPG oleh individu yang memiliki afiliasi politik tertentu tidak menjadi persoalan selama operasionalnya mematuhi aturan yang telah ditentukan.

Menurut dia, yang menjadi perhatian pemerintah bukanlah latar belakang pemilik dapur MBG, melainkan kepatuhan terhadap tata kelola dan ketentuan program.

"Termasuk kalau, mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG begitu. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan," tuturnya.

Pemerintah saat ini terus melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas program, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan secara efisien dan tepat sasaran. Dengan penataan yang tengah dilakukan, pemerintah berharap pelaksanaan MBG dapat berlangsung lebih optimal tanpa mengganggu layanan yang sudah berjalan bagi para penerima manfaat.