Prabowo Subianto (Istimewa)
Ntvnews.id, Bangkalan - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah berencana menutup sekitar 700 hingga 800 perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak sehat dan terus mencatat kerugian. Hingga saat ini, sekitar 240 perusahaan disebut telah dihentikan operasinya sebagai bagian dari program restrukturisasi BUMN.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.
"Kalau tidak salah ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah," kata Prabowo.
Prabowo mengaku terkejut ketika mengetahui jumlah entitas BUMN yang beroperasi mencapai sekitar 1.000 perusahaan saat dirinya mulai memimpin pemerintahan. Menurutnya, banyak di antara perusahaan tersebut terus mengalami kerugian sehingga pemerintah memutuskan melakukan langkah penataan secara menyeluruh.
Baca Juga: Prabowo Ungkap Penyelundupan SDA Tambang Masih Marak, Negara Disebut Rugi Ratusan Miliar Rupiah
"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa Mensesneg? kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti besarnya biaya yang harus ditanggung negara untuk membayar jajaran direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan yang tidak produktif tersebut. Ia mencontohkan, apabila satu perusahaan memiliki empat direksi dan empat komisaris dengan gaji rata-rata Rp50 juta per bulan, maka negara harus mengeluarkan ratusan juta rupiah setiap bulan hanya untuk satu entitas.
"Itu kalau dihitung umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris itu 8 dikali (jumlah perusahaan) kalau gajinya masing-masing Rp 50 juta sebulan. Dan ada yang gajinya di atas itu. Sudah rugi minta bonus lagi," katanya.
Menurut Prabowo, langkah penutupan perusahaan yang terus merugi telah menghasilkan penghematan anggaran negara dalam jumlah besar.
"Saudara-saudara sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan - perusahaan yang tidak bener, dan itu caranya para direksi itu menutupi korupsi mereka," tambahnya.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani di Kertanegara, Jakarta, Minggu, 21 Juni 2026, pemerintah melaporkan telah mengonsolidasikan 258 entitas BUMN dari total 1.077 entitas yang ada.
Program konsolidasi tersebut akan terus berlanjut dengan target mencapai sekitar 300 entitas dalam waktu dekat. Pemerintah menilai langkah itu penting untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola perusahaan, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara.
Transformasi dan penataan aset BUMN disebut menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Prabowo untuk mengoptimalkan kekayaan negara sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing nasional, dan memastikan aset negara memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
