Hamas Bubarkan Pemerintahan di Gaza

Ntvnews.id, Gaza - Kelompok Hamas mengumumkan pembubaran badan pemerintahan yang selama hampir dua dekade mengelola Jalur Gaza. Keputusan tersebut membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan sipil baru yang akan dijalankan oleh komite teknokratis Palestina di wilayah tersebut.

Langkah ini menjadi perubahan politik besar bagi Hamas, yang telah menguasai Jalur Gaza sejak mengambil alih wilayah itu dari rival politiknya, Fatah, pada 2007.

Sejak diberlakukannya gencatan senjata dengan Israel di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu, Hamas beberapa kali menyatakan kesiapannya untuk melepaskan peran dalam pemerintahan sehari-hari. Meski demikian, persoalan terkait perlucutan senjata kelompok tersebut hingga kini masih belum menemukan titik penyelesaian.

"Ketua komite darurat pemerintah, Mohammed al-Farra, telah resmi mengajukan pengunduran diri. Ia juga memutuskan untuk membubarkan komite tersebut guna memfasilitasi transisi administratif dan pemerintahan ke Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG)," kata Ismail al-Thawabta, kepala kantor media pemerintah Hamas, seperti dikutip dari AFP, Selasa, 7 Juli 2026.

Seorang pejabat Hamas lainnya menjelaskan bahwa organisasi tersebut telah memutuskan untuk membubarkan badan pemerintahan di Gaza dan menunjuk figur yang dapat diterima secara nasional untuk mengawasi masa transisi hingga Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) secara resmi mengambil alih tugas pemerintahan.

Baca Juga: Hamas Minta Iran Hindari Serangan ke Negara Tetangga di Tengah Perang dengan AS-Israel

"Gerakan ini telah memutuskan untuk membubarkan komite pemerintahan Gaza dan menunjuk sosok yang dapat diterima secara nasional untuk mengawasi kinerja komite tersebut hingga Komite Nasional untuk Administrasi Gaza secara resmi mengambil alih tanggung jawab," kata salah satu pejabat Hamas kepada AFP.

Kantor media Hamas di Gaza juga mengumumkan akan menggelar "konferensi pers penting" pada Senin (6/7) waktu setempat, meski belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai agenda tersebut.

Pejabat Hamas lainnya menyebut bahwa keputusan pembubaran pemerintahan telah disampaikan kepada sejumlah faksi Palestina dalam pertemuan yang berlangsung di Kairo, Mesir.

"Faksi-faksi tersebut menyambut baik keputusan Hamas, menggambarkannya sebagai langkah serius untuk memungkinkan Komite Nasional mengambil alih peran pemerintahannya," ujar pejabat Hamas tersebut.

Pembubaran badan pemerintahan Hamas ini membuka jalan bagi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), yang dipimpin oleh pejabat senior Palestina Ali Shaath, untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab administratif di Jalur Gaza.

NCAG sendiri dibentuk oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace), sebuah badan yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat memediasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada Oktober tahun lalu.

Meski telah dibentuk, NCAG selama beberapa bulan terakhir masih beroperasi dari luar Jalur Gaza. Hal itu dilaporkan terjadi karena keberatan Israel terhadap masuknya badan tersebut ke wilayah Gaza yang mengalami kerusakan parah akibat perang.