Bendera China (Istimewa)
Ntvnews.id, Beijing - Pemerintah China melaporkan laju pertumbuhan ekonomi tahunan negara itu melambat menjadi 4,3 persen pada kuartal II 2026. Capaian tersebut menjadi yang paling rendah dalam lebih dari tiga tahun terakhir.
Dilansir dari DW, Kamis, 16 Juli 2026, Angka tersebut berada di bawah ekspektasi pasar dan turun dibandingkan pertumbuhan 5 persen yang dibukukan pada kuartal pertama atau periode Januari-Maret. Perlambatan itu terjadi meskipun ekspor China melonjak berkat pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) serta tingginya permintaan dunia terhadap kendaraan listrik produksi China.
Beijing juga dinilai berhasil menahan dampak ekonomi dari perang Iran, meski lonjakan harga energi ikut memicu tekanan inflasi global. Berdasarkan data bea cukai, ekspor China meningkat 17,6 persen pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Juni saja, nilai ekspor bahkan melonjak hingga 27 persen.
Meski demikian, lemahnya konsumsi domestik dan investasi masih menjadi hambatan utama sehingga pertumbuhan yang ditopang sektor ekspor belum mampu mendorong ekonomi secara menyeluruh.
Sejumlah ekonom menilai struktur ekonomi China kini semakin tidak seimbang karena dukungan pemerintah dan investasi swasta lebih banyak diarahkan ke sektor teknologi canggih, seperti AI, semikonduktor, dan robotika. Sebaliknya, sektor manufaktur bernilai tambah rendah serta industri jasa yang menyerap banyak tenaga kerja dinilai tertinggal.
Produk-produk berteknologi tinggi, termasuk kendaraan listrik, semikonduktor, dan perangkat elektronik lainnya, mencatat lonjakan ekspor yang signifikan. Peningkatan tersebut didorong kebijakan pemerintah yang menjadikan pengembangan teknologi sebagai prioritas nasional.
Baca Juga: Terlibat Kourpsi, China Copot Pejabat Tinggi PKC di Provinsi Mayoritas Muslim
Pada 2025, China membukukan surplus perdagangan global sebesar 1,2 triliun dolar AS atau sekitar Rp21.688 triliun, tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi itu memicu kritik dari berbagai negara yang menilai ketidakseimbangan perdagangan semakin besar. Banyak pembuat kebijakan menuding subsidi besar dari pemerintah China menyebabkan kelebihan kapasitas produksi manufaktur yang kemudian membanjiri pasar internasional.
Di sisi lain, perkembangan AI dan robotika yang sangat cepat juga memunculkan kekhawatiran mengenai masa depan lapangan kerja. Banyak pihak mempertanyakan kemampuan dunia usaha dalam menciptakan pekerjaan baru yang cukup untuk mengimbangi perubahan teknologi tersebut.
Konsumsi rumah tangga di China juga masih tertahan. Masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran untuk pembelian bernilai besar akibat krisis berkepanjangan di sektor properti, ditambah ketidakpastian terkait kesempatan kerja dan tingkat pendapatan.
Wakil Kepala Biro Statistik Nasional China, Mao Shengyong, mengatakan bahwa ketidakseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan domestik masih menjadi tantangan besar, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Ia menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pasar domestik serta memberikan dukungan guna menjaga stabilitas lapangan kerja. Langkah tersebut dilakukan seiring fokus pemerintah mengembangkan industri manufaktur berteknologi tinggi dan mendorong "pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas."
Sementara itu, Kepala Investasi Multi-Aset BNP Paribas Securities (China), Wei Li, menilai perekonomian China saat ini sedang berada dalam fase "transisi yang signifikan."
Untuk 2026, pemerintah China menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 hingga 5 persen, lebih rendah dibanding target 5 persen pada tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) baru-baru ini merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi China tahun ini sebesar 0,2 poin persentase menjadi 4,6 persen. Meski demikian, IMF memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu akan kembali melambat menjadi 4,1 persen pada 2027.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
