BPOM dan TP PKK Bersinergi Tingkatkan Literasi Keamanan Obat serta Pangan Keluarga

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). Kolaborasi ini bertujuan memperkuat peran keluarga dalam menjaga keamanan, mutu, serta kualitas obat dan pangan di Indonesia.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa keluarga merupakan garda terdepan dalam membangun dan menjaga kesehatan masyarakat. Menurutnya, jaringan TP PKK yang menjangkau hingga tingkat desa menjadi kekuatan besar untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait keamanan obat dan makanan.

“BPOM tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi mitra pembangunan. Bersama TP PKK, kami ingin memastikan masyarakat memperoleh obat, kosmetik, dan pangan yang aman, bermutu, dan berkhasiat,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 15 Juni 2026.

Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua pihak menyepakati tiga fokus utama kerja sama. Ketiganya meliputi penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai keamanan obat dan makanan, peningkatan kapasitas kader PKK agar mampu menjadi fasilitator sekaligus kader khusus di lapangan, serta penguatan peran mereka dalam edukasi kepada masyarakat.

Baca juga: AHY Dorong Kertajati Jadi Hub Industri Dirgantara, PT DI dan BIJB Resmi Teken MoU

Kerja sama itu juga mencakup pembinaan yang lebih intensif bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang bergerak di bidang produksi obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, hingga pangan olahan.

Penandatanganan MoU dilakukan bertepatan dengan Puncak Peringatan ke-54 Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK yang mengangkat tema "Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045". Dalam kesempatan tersebut, BPOM menjadi salah satu dari sembilan mitra strategis yang menjalin kerja sama dengan TP PKK untuk memperkuat ketahanan keluarga, khususnya di sektor kesehatan.

Lewat sinergi ini, BPOM dan TP PKK berkomitmen saling mendukung agar masyarakat dapat mengonsumsi produk yang aman, bermutu, serta memberikan manfaat, dimulai dari lingkungan keluarga sebagai unit terkecil.

"Kesepakatan ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas hidup manusia sejak dini," katanya.

Baca Juga: BPOM Percepat Layanan Izin agar Produk UMKM Tembus Kopdes Merah Putih

Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian turut menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data profil desa dan kelurahan Kementerian Dalam Negeri tahun 2026, jaringan kepengurusan TP PKK telah tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, serta 43.792 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

“Keberadaan dan jejaring kader yang sedemikian besar merupakan potensi kekuatan sosial yang kemampuannya dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah melalui pemberdayaan keluarga,” ujar Tri.

Ia menambahkan, saat ini terdapat 6.364.671 kader TP PKK di berbagai wilayah Indonesia. Dengan struktur organisasi yang luas tersebut, para kader diharapkan mampu berperan aktif dalam mendukung program pengawasan obat dan makanan bersama BPOM secara langsung di tengah masyarakat.

Melalui kemitraan ini, BPOM dan TP PKK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kesehatan masyarakat mulai dari lingkungan keluarga. Selain itu, sinergi tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

(Sumber: Antara)