Tangkapan layar-Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026 (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik hingga kini belum dicatat sebagai aset peralatan dan mesin secara definitif. Hal tersebut disebabkan proses penyidikannya masih berlangsung di Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Uang muka belanja di tahun 2025 itu adalah uang muka pembayaran motor listrik, yang kemudian jadi ramai. Uang muka dibayar tahun 2025, pembayaran terakhirnya di tahun 2026 Rp243,9 miliar. Tahun 2026 ini sudah dilunasi, tetapi belum dicatat sebagai aset peralatan dan mesin definitif karena masih dalam proses penyidikan Kejagung," kata Agustina Arumsari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Jumat, 17 juli 2026.
Ia menjelaskan, untuk menyelesaikan pembayaran pengadaan motor listrik tersebut, BGN sempat memanfaatkan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Skema itu digunakan untuk mengamankan dana APBN pada akhir tahun terhadap pekerjaan kontraktual yang belum rampung.
Selain itu, BGN juga masih memiliki potensi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp743 miliar.
Baca Juga: Kejagung Segel 17.600 Motor Listrik Program MBG, Diduga Terkait Mark Up Pengadaan
"Rekening penampungan akhir tahun ada mekanisme RPATA, penyelesaian pembayaran tahun 2025 tetapi bisa diselesaikan. Waktu itu dipakai untuk melunasi motor, Internet of Things (IoT), dan beberapa proses pengadaan, termasuk ada koreksi dari rencana motor yang semula 25 ribu menjadi 21 ribu," katanya.
Dalam RDP yang membahas realisasi anggaran tersebut, Agustina mengungkapkan bahwa salah satu indikator Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia belum mencapai target. Realisasi anggaran program itu baru sekitar 59 persen dari sasaran yang ditetapkan. Dukungan manajemen, termasuk Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), juga belum terealisasi secara penuh.
"Ada yang tidak tercapai dari sisi kinerja, alokasi anggaran Rp18,7 triliun itu realisasi anggarannya Rp11 triliun sekian. Capaian kami hanya 59 persen, artinya secara kinerja belum memenuhi target. Selain itu dari dukungan manajemen SPPI, anggaran dan realisasinya tidak 100 persen," ucapnya.
Baca Juga: Begini Modus Tersangka Korupsi MBG Markup Pengadaan Motor Listrik
Secara keseluruhan, Agustina menyebut realisasi belanja BGN sepanjang 2025 mencapai Rp51,5 triliun atau sekitar 60,49 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp85,2 triliun.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
