Viral Surat Libur Nonton Final Piala Dunia 2026 di Papua, Pemprov Pastikan Hoaks

Ntvnews.id, JAKARTA – Jagat media sosial diramaikan dengan beredarnya surat yang mengatasnamakan Gubernur Papua Matius Fakhiri terkait penetapan hari libur khusus untuk menyaksikan laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina.

Surat yang mulai viral sejak Sabtu (18/7/2026) malam itu menyebutkan bahwa Senin (20/7/2026) ditetapkan sebagai hari libur khusus di wilayah Papua agar masyarakat dapat menonton pertandingan puncak Piala Dunia 2026. Dokumen tersebut bahkan dilengkapi nama serta tanda tangan Gubernur Papua sehingga membuat sebagian masyarakat mengira surat itu merupakan dokumen resmi pemerintah.

Menanggapi ramainya perbincangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan bahwa surat yang beredar itu merupakan informasi palsu atau hoaks. Pemprov memastikan Gubernur Papua tidak pernah menerbitkan surat edaran mengenai penetapan hari libur khusus untuk menonton final Piala Dunia 2026.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua Jeri Agus Yudianto mengatakan, informasi yang beredar di berbagai platform media sosial tidak berasal dari Pemerintah Provinsi Papua.

Baca Juga: MCEBI Gelar Studentpreneur Bootcamp 2026, Siap Cetak Wirausaha Muda

"Diberitahukan kepada seluruh masyarakat dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, bahwa beredar informasi mengenai surat edaran Gubernur Papua tentang penetapan 'Hari Libur Khusus' pada Senin, 20 Juli 2026 untuk menonton Final Piala Dunia 2026 adalah HOAX," kata Jeri dalam keterangan resmi, Minggu (19/7/2026).

Jeri mengimbau masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), agar lebih berhati-hati saat menerima informasi yang beredar di media sosial. Ia meminta masyarakat tidak langsung mempercayai sebuah dokumen sebelum memastikan keasliannya.

Selain itu, masyarakat juga diminta tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena berpotensi menyesatkan publik.

"Mohon masyarakat untuk tidak mudah percaya dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya," ujarnya.

Pemprov Papua kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan melalui kanal resmi pemerintah sebelum mempercayai maupun membagikan informasi kepada orang lain. Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.