Ntvnews.id, Bangkok - Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin telah diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi Thailand karena melanggar etika secara serius. Dalam tanggapannya, Thavisin menyatakan menghormati keputusan tersebut.

Dilansir dari Reuters, Kamis, , 15 Agustus 2024, pelanggaran etika berat yang dilakukan Thavisin adalah menunjuk seorang menteri yang sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara.

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan dengan suara mayoritas lima hakim melawan empat hakim, yang menyatakan bahwa Thavisin harus diberhentikan karena kurangnya integritas dalam menjalankan tugasnya.

Baca Juga: 5 Alasan Thailand Jadi Basis Budaya Ramah Transgender Asia Tenggara

Hakim Mahkamah Konstitusi menyebut perilaku Thavisin sebagai pelanggaran serius terhadap standar etika. Pencopotan Thavisin menimbulkan kekhawatiran mengenai ketidakstabilan politik dan kemungkinan perubahan dalam aliansi pemerintahan Thailand.

Thavisin, seorang taipan real-estate, adalah PM keempat Thailand dalam 16 tahun terakhir yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan pencopotan Thavisin yang terjadi kurang dari satu tahun setelah ia menjabat, parlemen Thailand harus segera memilih PM baru, yang meningkatkan ketidakpastian di negara tersebut yang telah lama mengalami kudeta dan keputusan pengadilan yang menggulingkan banyak pemerintahan dan partai politik.