Presiden Kolombia Abelardo De La Espriella. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Kolombia secara resmi mengumumkan keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Langkah ini diambil atas dasar pertimbangan keamanan nasional dan hemisferik, yang berkaitan dengan kelompok-kelompok teroris internasional beserta jaringan narkoteroris, serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Melalui keterangan resmi yang dirilis Kementerian Luar Negeri Kolombia pada Kamis, 24 September 2026, kebijakan tersebut mulai berlaku efektif sejak 19 September. Keputusan ini didasarkan pada prioritas utama politik luar negeri pemerintah, yang mencakup pemberantasan kejahatan transnasional dan penguatan pelindungan keamanan dalam negeri.
Selain masalah keamanan, Kolombia turut mempertimbangkan dugaan pelanggaran HAM, adanya serangan terverifikasi terhadap negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik Timur Tengah, hingga blokade di Selat Hormuz. Pemerintah Kolombia juga menyoroti tindakan pihak berwenang Iran yang dinilai berupaya menghalangi kerja Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam memverifikasi cakupan program nuklir mereka.
"Fakta-fakta tersebut telah mengikis kepercayaan Kolombia terhadap Pemerintah Republik Islam Iran," bunyi pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Kolombia.
Kendati demikian, pemerintah setempat menegaskan bahwa pemutusan hubungan diplomatik ini tidak serta-merta mencakup hubungan konsuler. Layanan konsuler dipastikan tetap berjalan normal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik serta Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler.
Kebijakan luar negeri ini berjalan seiring dengan kepemimpinan baru di Kolombia. Presiden Abelardo de la Espriella, yang mulai menjabat pada Agustus lalu, langsung melakukan sejumlah perombakan arah diplomasi internasional negara tersebut.
Di bawah pemerintahan de la Espriella, Kolombia juga bergerak cepat untuk memulihkan kembali hubungan bilateral dengan Israel. Sikap politik luar negeri ini tampak berbanding terbalik dengan kebijakan pendahulunya, Gustavo Petro, yang sebelumnya dikenal mengambil sikap keras terhadap Israel terkait konflik di Gaza.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
