Alat traffic accident analysis (TAA) milik Korlantas Polri dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, pada Selasa 28 April 2026. ANTARA/HO-Korlantas Polri (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pusat Pro Bono Indonesia (Indonesian Pro Bono Center)- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) memberikan perhatian serius terhadap penetapan tersangka dan ancaman pemidanaan terhadap N, masinis KA Argo Bromo Anggrek dalam perkara kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026.
PERADI menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban meninggal
dunia serta solidaritas kepada seluruh korban luka dan pihak yang terdampak. Pengungkapan peristiwa secara menyeluruh, pemenuhan hak korban, dan perbaikan keselamatan transportasi harus menjadi perhatian bersama.
Sejalan dengan semangat Officium Nobile dalam Profesi Advokat dalam memperjuangkan
keadilan dan memperluas pelayanan bantuan hukum, PERADI membuka layanan pendampingan hukum secara pro bono atau tanpa biaya kepada masinis yang menghadapi proses hukum dalam perkara ini.
“Profesi advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap orang memperoleh
pembelaan yang layak. PERADI membuka layanan pro bono dengan memberikan pendampingan agar hak-hak masinis terlindungi dan seluruh fakta yang relevan diperiksa secara adil,” ujar Muhamad Isnur, Ketua Indonesia Pro Bono Center PERADI.
PERADI mencermati pemberitaan mengenai hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan
Transportasi (KNKT) yang mengidentifikasi enam faktor berkontribusi dalam kecelakaan
tersebut. Berdasarkan investigasi tersebut, tragedi kecelakaan KA di Bekasi dipicu oleh
rentetan kegagalan teknis dan operasional yang saling bertumpuk.
Petaka ini bermula dari rusaknya sistem persinyalan yang gagal memberikan lampu peringatan, diperburuk oleh ilusi visual cahaya rumah warga serta kondisi jalur melengkung yang sangat membatasi titik pandang masinis. Di tengah situasi krisis akibat matinya jaringan komunikasi darurat, masinis terisolasi dan mengalami dilema fatal yang berujung pada keterlambatan respons
pengereman karena tingginya risiko kereta anjlok jika direm mendadak pada kecepatan
tinggi. Temuan ini memperlihatkan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap rangkaian
peristiwa dan sistem keselamatan yang melingkupinya.
Atas dasar itu, PERADI mengingatkan adanya potensi kekeliruan apabila penanganan perkara
menyederhanakan kecelakaan sebagai kesalahan individual masinis tanpa menguji secara
memadai kondisi sistem, informasi yang tersedia, prosedur kerja, dan situasi darurat yang
dihadapi saat kejadian
“Keadilan menuntut pemeriksaan yang utuh. Tindakan masinis harus dinilai dalam keadaan
konkret yang dihadapinya, termasuk bagaimana sistem keselamatan bekerja dan informasi apa
yang diterimanya. Jangan sampai pekerja di garis depan menanggung sendiri akibat dari
persoalan yang juga melibatkan sistem dan tata kelola,” Ujar Nasrul Saftiar Dongoran
(Pengurus Indonesia Pro Bono Center PERADI)
PERADI menghormati kewenangan aparat penegak hukum dan menegaskan bahwa proses
hukum harus menjunjung asas praduga tak bersalah. Pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan berdasarkan unsur delik, kesalahan, serta hubungan antara tindakan yang
dipersoalkan dan akibat yang terjadi. Temuan investigasi keselamatan KNKT perlu dipahami
sesuai tujuan dan ruang lingkupnya, tanpa diperlakukan sebagai putusan mengenai
kesalahan pidana seseorang.
Untuk itu, Pusat Pro Bono Indonesia - PERADI mendorong aparat penegak hukum agar:
1. Memeriksa seluruh rangkaian peristiwa serta kemungkinan kontribusi persoalan
sistem dan tata kelola secara objektif dan transparan.
2. Menjamin hak masinis atas pendampingan hukum dan kesempatan mengajukan bukti
maupun keterangan ahli yang relevan bagi pembelaannya.
3. Menguji secara cermat dasar penerapan pasal dan pertanggungjawaban
masing-masing pihak, tanpa membatasi pemeriksaan hanya pada petugas di lapangan.
4. Memastikan proses hukum berjalan seiring dengan pemenuhan hak korban dan
tindak lanjut perbaikan keselamatan.
Kesiapan pendampingan pro bono akan ditindaklanjuti melalui komunikasi dengan masinis
dan/atau keluarganya, sesuai persetujuan pihak yang akan didampingi serta ketentuan
profesi advokat.
“Pro Bono dan Bantuan hukum adalah wujud tanggung jawab profesi dan keberpihakan pada
keadilan. Kami ingin memastikan hak korban dipenuhi, hak orang yang diperiksa tetap
dilindungi, dan pengungkapan perkara turut mendorong keselamatan transportasi bagi
masyarakat,” tutup Bunga Meisa Siagian.
Polisi Tetapkan Masinis KA Argo Bromo Tersangka Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur
Wadirreskrimum Polda Metro Jaya AKBP I Dewa Anom Danujaya (Kiri), saat memerikan keterangan pers, Selasa, 29 September 2026. (Ntvnews.id/Adiansyah)
Polda Metro Jaya menetapkan masinis Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek berinisial AN (37) sebagai tersangka dalam kecelakaan kereta api yang terjadi di stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026.
Penetapan tersangka merupakan hasil penyidikan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terhadap kecelakaan yang mengakibatkan korban luka-luka dan 16 orang meninggal dunia.
Wadirreskrimum Polda Metro Jaya AKBP I Dewa Anom Danujaya mengatakan, penyidik menggunakan metode Scientific Crime Investigation dalam mengungkap penyebab kecelakaan tersebut.
"Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 54 orang saksi, analisa rekaman CCTV, analisa data logger, serta melakukan analisis terhadap data logger, rekaman komunikasi PKP dan masinis, mengamankan barang bukti, serta dokumen terkait dengan kegiatan operasional," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa, 29 September 2026.
Penyidik juga melibatkan berbagai unsur, seperti Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam olah tempat kejadian perkara. Sejumlah ahli turut diperiksa, mulai dari ahli kedokteran forensik, digital forensik, perkeretaapian, lokomotif, persinyalan, telekomunikasi, sarana dan prasarana perkeretaapian, hingga ahli hukum pidana.
Baca Juga: Polisi Tetapkan Masinis KA Argo Bromo Tersangka Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
