Pramono: Hampir 30 Persen Sampah Ciliwung Bisa Diolah di Saringan TB Simatupang

Ntvnews.id , Jakarta -  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat strategi pengelolaan sampah dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan, penanganan sampah di Ibu Kota kini tak lagi dilakukan secara parsial, tetapi melalui sistem yang terintegrasi sejak dari sumber hingga proses pengolahan.

Hal tersebut disampaikan Pramono saat meninjau Sistem Saringan Sampah TB Simatupang (SSTBS) di Jakarta Selatan, Senin, 5 Oktober 2026.

Fasilitas tersebut menjadi salah satu bagian dalam upaya Pemprov DKI menangani sampah yang terbawa aliran Sungai Ciliwung, terutama sebelum sampah tersebut mencapai Pintu Air Manggarai.

Menurut Pramono, keberadaan SSTBS memungkinkan hampir 30 persen sampah dari aliran Sungai Ciliwung ditangkap untuk kemudian dipilah dan diolah sesuai karakteristiknya.

“Penanganan sampah tidak lagi secara parsial, tetapi lebih holistik dan terencana. Dari Sungai Ciliwung ini hampir 30 persen sampah bisa diambil dan diolah di sini. Sebagian untuk dijadikan organik, sebagian residu, lalu sebagian lagi dipres untuk kebutuhan beberapa industri di sekitar sini,” ujarnya.

Lanjut politik PDI Perjuangan tersebut, peninjauan SSTBS dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana sampah ditangani sejak dari bagian hulu sungai.

Ia menilai langkah tersebut penting karena penanganan sampah tidak cukup hanya dilakukan ketika sampah sudah menumpuk di kawasan hilir. Sampah perlu ditangkap dan dikelola sedini mungkin agar tidak semakin membebani sistem pengelolaan di Jakarta.

"Pagi hari ini, secara khusus saya ingin melihat sampah yang ditangani dari ujung. Karena sampah ini ditangani dari ujung sebelum masuk ke Manggarai," ujarnya.

SSTBS tidak hanya berfungsi sebagai penyaring sampah dari aliran sungai. Fasilitas ini juga dilengkapi dengan proses pemilahan, pencacahan, hingga pengolahan material yang masih memiliki nilai guna.

Sampah yang berhasil ditangkap kemudian diproses berdasarkan jenis dan potensinya. Sebagian material dapat dimanfaatkan kembali untuk berbagai kebutuhan, sehingga tidak seluruhnya berakhir sebagai residu.

Hasil pengolahan di SSTBS antara lain dapat dimanfaatkan menjadi kompos, serpihan kayu, serta bahan baku bahan bakar turunan sampah (RDF). Material tertentu juga dapat diproses lebih lanjut untuk kebutuhan kompos dan budidaya maggot.

Selain itu, fasilitas tersebut juga mendukung penanganan sampah berukuran besar, yakni sampah berukuran besar yang memerlukan penanganan khusus.

Saringan Sampah TB Simatupang Jakarta Selatan (Pemprov DKI)

Konsep ini menjadi bagian dari perubahan paradigma pengelolaan sampah di Jakarta, dari pola lama “angkut-buang” menuju sistem “pilah-angkut-olah”.

Perubahan tersebut sejalan dengan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pilah Sampah yang mengelola pengelolaan sampah secara terstruktur sejak dari sumbernya.

Pengelolaan sampah berbasis kawasan hulu juga tidak berhenti di SSTBS TB Simatupang. Pemprov DKI Jakarta berencana membangun fasilitas serupa di 11 lokasi hulu sungai lainnya.

Lokasi tersebut meliputi Kali Sunter, Kali Cipinang, Kali Jati Kramat, Kali Baru Timur, Kali Baru Barat, Kali Angke, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Buaran, Kalimalang, dan Kali Cakung. Pembangunan fasilitas di sejumlah titik tersebut diharapkan dapat memperluas sistem penyaringan sampah sebelum material masuk ke jaringan sungai dan saluran air yang lebih besar.

Pramono juga menunjukkan sejumlah fasilitas lain yang menjadi bagian dari strategi pengelolaan sampah Jakarta. Diantaranya adalah RDF Rorotan, RDF Bantargebang, sel pengolahan sampah, serta TPS 3R.

Menurutnya, jika berbagai fasilitas tersebut dapat beroperasi secara optimal dan SSTBS mampu mengurangi aliran sampah menuju Manggarai, permasalahan persampahan di Jakarta dapat ditangani secara lebih baik.

“Kalau RDF Rorotan, RDF Bantargebang, sel, TPS 3R berjalan dengan baik, dan tempat ini juga bisa mengurangi beban sampah ke Manggarai, saya yakin penanganan sampah di Jakarta relatif tertangani dengan baik,” katanya.

Selain membangun fasilitas pengolahan, Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat pengawasan dan penegakan aturan terhadap pelanggaran persampahan. Sepanjang Januari hingga September 2026, sebanyak 29 penyedia jasa angkutan bidang kebersihan serta 44 pihak yang membuang atau membuang sampah sembarangan telah dikenakan sanksi.

Pramono berharap langkah tegas tersebut dapat mendorong perubahan perilaku sehingga permasalahan sampah tidak hanya diselesaikan melalui infrastruktur pembangunan, tetapi juga melalui komitmen terhadap aturan.

Mudah-mudah dengan penanganan yang tegas ini, pengaturan sampah di Jakarta menjadi lebih baik. Apalagi kita sedang menghadapi El Nino dalam waktu cukup lama, hujan turun terbatas, ungkapnya.