Menlu: Menkes jadi Dirjen WHO Upaya RI Perkuat Kesehatan Dunia

Ntvnews.id, Jakarta - Pencalonan Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan langkah strategis Indonesia untuk mendorong tata kelola global yang lebih adil dan inklusif, khususnya bagi negara-negara berkembang.

Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa keterlibatan aktif Indonesia dalam bursa kepemimpinan badan kesehatan dunia tersebut menjadi bagian nyata dari komitmen diplomasi multilateral Indonesia.

“Pencalonan Menteri Kesehatan kita sebagai Direktur Jenderal WHO adalah demi arsitektur kesehatan global yang lebih adil bagi negara berkembang,” ujar Arrmanatha Nasir dalam pernyataan resminya, 13 Oktober 2026.

Baca Juga: Menlu Tata Ungkap Misi Indonesia Usung Budi Gunadi Sadikin Jadi Dirjen WHO

Menurut Menlu Arrmanatha, sistem multilateral yang berjalan saat ini masih cenderung kurang berpihak pada kepentingan negara-negara berkembang. Oleh karena itu, Indonesia secara konsisten terus mendorong penguatan dan reformasi sistem multilateralism tata kelola dunia.

Ia menekankan bahwa Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pihak luar yang menyampaikan tuntutan tanpa aksi konkret.

“Dalam hal tersebut, Indonesia tidak akan hanya menyuarakan aspirasi atau ‘mengetuk pintu’ dari luar, tetapi juga akan berupaya memperbaiki dari dalam,” tegas Menlu.

Pencalonan Menkes Budi Gunadi Sadikin dipandang sebagai penegasan bahwa Indonesia siap berkontribusi secara nyata dan mendalam dalam memperbaiki sistem kesehatan dunia agar lebih responsif terhadap tantangan masa depan.

Langkah Indonesia meloloskan keterwakilannya di kepemimpinan WHO ini sejalan dengan berbagai upaya diplomasi multilateral lainnya. Arrmanatha mengungkapkan, semangat reformasi ini juga melandasi posisi Indonesia yang saat ini duduk sebagai anggota Badan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna memperkuat akuntabilitas serta transparansi organisasi internasional.

Selain itu, Indonesia juga tengah bersiap mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk periode 2029–2030.

“Indonesia akan memperjuangkan Dewan Keamanan PBB yang lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis,” tambah Arrmanatha.

Ia menyimpulkan bahwa hukum dan kesepakatan internasional adalah keniscayaan yang harus dipatuhi secara adil. Prinsip-prinsip multilateralisme harus memberikan kemanfaatan nyata bagi seluruh masyarakat global, bukan hanya menguntungkan segelintir negara maju saja.

Proses pemilihan Direktur Jenderal WHO yang baru dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027. Jabatan Dirjen WHO saat ini yang diampu oleh Tedros Adhanom Ghebreyesus akan resmi berakhir pada 15 Agustus 2027.

Dalam perhelatan diplomasi kesehatan global ini, Menkes Budi Gunadi Sadikin akan bersaing ketat dengan enam kandidat internasional lainnya. Beberapa nama besar yang menjadi rival Budi Gunadi dalam bursa seleksi antara lain:

Hans Kluge — Mantan Direktur Regional WHO untuk Eropa (diusulkan oleh Belgia).

Hanan Al-Kuwari — Mantan Menteri Kesehatan Qatar.

Hanan Balkhy — Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur.

Dengan keikutsertaan Budi Gunadi Sadikin, Indonesia berharap dapat membawa perspektif negara berkembang dalam menentukan kebijakan kesehatan global yang equitable, tangguh, dan akuntabel di masa mendatang.