GESTUR: Sekjen PBB ke Indonesia, Pitan Daslani Sebut Bukan Hal Luar Biasa!

Ntvnews.id, Jakarta - Kunjungan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ke Indonesia dan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto menyita perhatian publik internasional.

Namun, pakar politik luar negeri Pitan Daslani, memberikan catatan kritis terkait euforia diplomasi tersebut.

Menurut Pitan, kedatangan pimpinan tertinggi organisasi PBB ke tanah air bukanlah sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Ini bukan kali pertama Sekjen PBB bertemu dengan Presiden Indonesia, ini kali yang kelima sebetulnya," tegas Pitan saat menjadi narasumber dalam program GESTUR di Nusantara TV yang dipandu Host Naila Husna, Kamis (22/10).

Pitan memaparkan sejarah panjang hubungan PBB dengan kepala negara Indonesia yang mencatat lima kali kunjungan resmi oleh empat Sekjen PBB berbeda.

Kurt Waldheim (1979) diterima oleh Presiden Soeharto.

Kofi Annan (2000 & 2002) diterima oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan dilanjutkan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Ban Ki-moon (2011) diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Antonio Guterres diterima oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi ini bukan sesuatu hal yang luar biasa," lanjut Pitan menekankan perspektif historis diplomasi Indonesia.

Dibalik gestur diplomatik yang ditunjukkan, Pitan menilai ada agenda strategis serta kepentingan krusial yang dibawa oleh Antonio Guterres kepada Presiden Prabowo.

Pertama terkait isu Palestina, mengingat pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB tahun sebelumnya mendapat respons luas dari negara-negara anggota.

Baca juga: Sekkab Ungkap Sekjen PBB António Guterres Bermalam di Hambalang

PBB berkepentingan agar Indonesia terus mengawal kelanjutan proses perdamaian dan mewujudkan solusi dua negara (two-state solution).

Kedua mengenai pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon, di mana Indonesia menyumbangkan 1.200 personel.

Masa jabatan Guterres dan mandat misi UNIFIL dijadwalkan berakhir bersamaan pada 31 Desember 2026.

Kepastian dukungan Indonesia menjadi sangat vital agar situasi di Timur Tengah tidak kembali membara akibat kekosongan mandat pasukan perdamaian.

Pitan juga membeberkan adanya potensi kepentingan politik internal PBB di balik kunjungan ini.

Saat ini tengah terjadi kebuntuan (deadlock) di Dewan Keamanan PBB dalam menentukan penerus Guterres.

Tiga kandidat kuat yaitu Rebeca Grynspan (Kosta Rika/UNCTAD), Rafael Grossi (Argentina/IAEA), dan Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) semuanya mengalami jalan buntu di tingkat dewan.

"Tiga calon kuat ini tiga-tiganya deadlock," jelas Pitan.

Dalam situasi kebuntuan suksesi ini, Pitan mengingatkan adanya preseden sejarah pada tahun 1950 ketika Sekjen PBB pertama, Trygve Lie, diperpanjang masa jabatannya selama 3 tahun oleh Sidang Umum PBB akibat veto dan perselisihan antarnegara anggota.

Skenario perpanjangan masa jabatan melalui Sidang Umum PBB dapat menjadi salah satu pertimbangan politik bagi Guterres jika pimpinan baru gagal disepakati.