Ntvnews.id, Tel Aviv - Israel dijadwalkan menggelar pemilihan umum pada Selasa, 27 Oktober 2026. Partai atau koalisi yang berhasil memperoleh dukungan mayoritas di parlemen akan memiliki peluang membentuk pemerintahan dan menentukan perdana menteri berikutnya.
Dalam pemilu Israel, masyarakat memilih partai melalui daftar kandidat, bukan memilih calon anggota parlemen secara langsung. Partai kemudian menentukan nama-nama yang akan mengisi kursi parlemen atau Knesset sesuai perolehan suara.
Pembagian kursi dilakukan menggunakan sistem proporsional murni berdasarkan hasil pemungutan suara. Selanjutnya, anggota parlemen terpilih berperan dalam menentukan pembentukan pemerintahan dan pemilihan perdana menteri.
Sebanyak 37 partai dilaporkan mengikuti pemilu kali ini, termasuk Likud yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Namun, tidak seluruh partai peserta dapat masuk ke Knesset. Israel menetapkan ambang batas parlemen sebesar 3,25 persen dari total suara nasional. Partai yang tidak mencapai persentase tersebut tidak berhak memperoleh kursi parlemen.
Perolehan suara terbanyak juga belum menjamin sebuah partai dapat membentuk pemerintahan sendiri. Untuk memperoleh dukungan mayoritas, calon perdana menteri membutuhkan setidaknya 61 dari total 120 kursi Knesset. Sejauh ini, belum pernah ada satu partai yang berhasil menguasai mayoritas kursi tersebut secara mandiri.
Baca Juga: Puluhan Jet Tempur Israel Dekati Perbatasan Iran
Karena itu, partai-partai biasanya harus bernegosiasi untuk membentuk koalisi setelah pemilu. Proses tersebut dapat berlangsung selama beberapa hari, pekan, bahkan berbulan-bulan.
"Ada banyak isu yang akan membuat pembentukan koalisi menjadi sangat sulit," kata peneliti lembaga kajian Council on Foreign Relations (CFR), Elliot Abrams, dikutip dari situs resmi lembaga tersebut.
Sejumlah persoalan yang berpotensi menghambat negosiasi koalisi antara lain keterlibatan partai-partai Arab dalam pemerintahan, tuntutan kelompok ultra-Ortodoks agar dikecualikan dari wajib militer, serta sikap tokoh oposisi terhadap kemungkinan bergabung dengan koalisi yang melibatkan kelompok sayap kanan ekstrem.
Abrams menilai peta politik menjelang pemilu kali ini mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Hasil jajak pendapat juga memperlihatkan adanya ketidakpastian mengenai arah politik dan masa depan pemerintahan Israel.
Berikut sejumlah tokoh yang menjadi bagian dari persaingan menuju jabatan perdana menteri Israel.
1. Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu kembali mengikuti kontestasi untuk mempertahankan jabatannya sebagai perdana menteri melalui Partai Likud.
Dalam catatan pemilu Israel, Likud telah memenangkan sembilan dari 17 pemilihan yang diikutinya. Secara keseluruhan, Israel telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 25 kali.
Peluang Netanyahu membentuk pemerintahan berikutnya bergantung pada perolehan kursi Likud dan partai-partai yang bersedia bergabung dalam koalisinya.
Meski demikian, susunan koalisi pendukung Netanyahu mengalami perubahan. Koalisi pemerintahannya sebelumnya melibatkan Otzma Yehudit yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, Partai Shas pimpinan Aryeh Deri, serta Partai Zionisme Religius yang dipimpin Bezalel Smotrich.
Pada 2025, Ben Gvir menarik partainya dari koalisi setelah Netanyahu menyepakati gencatan senjata dengan Hamas. Selanjutnya, pada September 2026, Smotrich membentuk aliansi baru bersama Partai Zehut.
Perubahan tersebut menjadi salah satu faktor yang mewarnai dinamika politik menjelang pemilu.
2. Gadi Eisenkot
Gadi Eisenkot merupakan pendiri Partai Yashar dan salah satu tokoh oposisi yang menantang Netanyahu.
Ia membentuk partai tersebut setelah meninggalkan parlemen pada Juli 2025 dan keluar dari aliansi National Unity yang dipimpin Benny Gantz.
Hasil jajak pendapat menunjukkan gambaran berbeda mengenai dukungan terhadap Eisenkot dan Likud. Survei Channel 12 memperkirakan Yashar memperoleh 23 kursi, sedangkan Likud diproyeksikan mendapatkan 20 kursi.
Sementara itu, survei Channel 14 yang dikenal memiliki kecenderungan mendukung Netanyahu memperkirakan Likud meraih 30 kursi dan partai Eisenkot memperoleh 20 kursi.
Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa proyeksi kekuatan partai dapat bervariasi bergantung pada lembaga survei dan waktu pelaksanaan jajak pendapat.
3. Naftali Bennett
Naftali Bennett juga masuk dalam persaingan politik menuju jabatan perdana menteri. Ia pernah memimpin pemerintahan Israel pada Juni 2021 hingga Juni 2022.
Pada tahun sebelumnya, Bennett membentuk partai politik bernama Bennett 2026. Pada April 2026, partai tersebut sepakat bergabung dengan Yesh Atid, partai yang dipimpin Yair Lapid.
Aliansi itu kemudian didaftarkan ke komite pemilu dengan nama Beyachad. Koalisi tersebut memosisikan diri sebagai gerakan Zionis liberal berhaluan kanan-tengah.
Salah satu agenda yang diusung adalah reformasi wajib militer agar kelompok ultra-Ortodoks turut menjalani kewajiban tersebut. Selain itu, aliansi ini juga menempatkan penurunan biaya hidup sebagai salah satu fokus kebijakannya.
4. Yair Golan
Yair Golan merupakan mantan pejabat senior militer Israel yang turut meramaikan persaingan politik. Mantan wakil kepala staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF) tersebut mendirikan Partai Demokrat.
Keterlibatannya menambah pilihan partai dalam pemilu yang berlangsung di tengah perdebatan mengenai keamanan, kebijakan pemerintahan, dan arah politik Israel.
5. Avigdor Lieberman
Avigdor Lieberman dikenal sebagai politikus sayap kanan yang kerap mengkritik Netanyahu. Ia juga menjadi salah satu tokoh yang berupaya mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan berikutnya.
Lieberman mendirikan Partai Yisrael Beiteinu pada 1999. Pada awal pembentukannya, partai tersebut menjadi wadah politik bagi para imigran Yahudi berbahasa Rusia yang baru pindah ke Israel.
Kehadiran Lieberman dalam persaingan politik menambah dinamika perebutan dukungan parlemen menjelang pemilihan umum.
Sejumlah besar delegasi meninggalkan ruang sidang Majelis Umum PBB sebagai bentuk protes ketika Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu naik ke podium untuk menyampaikan pidato dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81. (Antara)