Demokrat Minta Jenderal Sigit Dihukum Berat: Bongkar Dalangnya!

Ntvnews.id, Jakarta - Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal polisi jadi tersangka penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto. Partai Demokrat mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto beserta jajarannya dalam mengungkap dan menindak dugaan pelanggaran hukum tersebut.

"Saya salut dan memberi apresiasi terhadap Kapolri dan jajarannya atas pengungkapan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum ini," ujar Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, Rabu, 4 November 2026.

Menurut dia, dugaan penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah pihak lainnya yang dilakukan Listyo Sigit dan pihak terkait merupakan pelanggaran hukum berat. Atas itu, pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan, termasuk mengungkap kepentingan serta pihak yang berada di balik tindakan tersebut.

"Penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan pihak lainya yang dilakukan oleh LSP dkk adalah pelanggaran hukum berat, oleh karenanya perlu diusut tuntas, transparan, dan mengungkap untuk kepentingan apa dan siapa di balik semua ini," paparnya.

Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap tindakan aparatur negara harus berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tahu Aksi Penyadapan dari Laporan Kapolri

Jika aparat menggunakan kewenangan melampaui batas yang telah ditentukan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

"Oleh karena itu, saya menghormati proses hukum ini, dan semoga dapat diusut tuntas, transparan, dan siapapun yang terlibat bertanggungjawab atas perbuatanya," tutur Herman.

Ketika disinggung terkait kemungkinan penyadapan juga menyasar tokoh-tokoh politik, termasuk dari internal Partai Demokrat, Herman meminta Polri mengusut perkara tersebut secara profesional dan terbuka. Karena, sejumlah tokoh politik turut disebut menjadi sasaran penyadapan.

"Oleh karenanya saya minta diungakap secara profesional dan transparan, karena kami juga berasumsi bahwa para tokoh politik juga disadap," tandasnya.