Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memilih tidak menanggapi kabar yang menyebut dirinya masuk dalam daftar kandidat Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Dia menegaskan bahwa penentuan calon pengganti sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 12 November 2026, Yusril menjelaskan bahwa Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon wapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Yusril menyebut Presiden Prabowo berencana berkonsultasi dengan partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Namun, dia belum mengetahui kapan konsultasi tersebut akan dilaksanakan.
"Beliau akan berbicara dengan partai koalisi. Kapan, kami belum tahun. Cuma tadi beliau katakan mungkin saya perlu berbicara dengan partai koalisi, kita maklum hal itu, tapi kana akan diselenggarakan ya sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," jelas Yusril.
Baca Juga: Polri: Ijazah Atas Nama Joko Widodo Tak Perlu Diuji Forensik Ulang
Menurut Yusril, sejumlah nama yang beredar sebagai kandidat pengganti Gibran sejauh ini masih sebatas pembicaraan di tengah masyarakat.
Karena itu, dia tidak ingin memberikan tanggapan lebih jauh mengenai kemungkinan dirinya menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
"Saya tidak bisa berkomentar apa-apa, pada akhirnya kita serahkan kepada Bapak Presiden," kata Yusril merespons pertanyaan soal namanya masuk dalam bursa bakal calon wapres.
Yusril kembali menegaskan bahwa publik perlu memberikan kepercayaan kepada Prabowo untuk menentukan sosok yang akan mendampinginya hingga akhir masa jabatan pemerintahan.
Dia menjelaskan, proses penentuan dua kandidat wapres pengganti Gibran merupakan kewenangan Presiden yang juga melibatkan mekanisme politik bersama partai-partai pengusung.
Proses tersebut mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Partai-partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran dapat dilibatkan dalam konsultasi maupun pembahasan mengenai kandidat pengganti wakil presiden.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
