Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat rapat bersama DPR RI (Youtube DPR RI)
Ntvnews.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap keterlibatan seorang perwira tinggi Polri berinisial TK dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Nama tersebut muncul saat Suyudi memaparkan alur perintah penyadapan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam penjelasannya, Suyudi menyebut bahwa setelah menerima hasil penyadapan, sosok berinisial AS melaporkannya kepada LSP. Selanjutnya, LSP memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
”Kemudian (AS) melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance (pengawasan),” kata Suyudi.
Adapun AS merujuk pada Irjen Ahrie Sonta, yang pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Sementara itu, LSP merupakan inisial Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolri.
Suyudi sebelumnya menjelaskan bahwa Ahrie diduga menerima instruksi dari Listyo Sigit untuk melakukan penyadapan tanpa didahului permohonan penyidikan. Dalam rangkaian perintah tersebut, nama TK turut disebut sebagai pihak yang diperintahkan melakukan pengawasan.
Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan bahwa TK merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) atau bintang satu.
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigjen Pol,” kata Irjen Johnny Eddizon Isir, dalam siaran pers Divisi Humas Polri.
Saat ini, Brigjen TK tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran profesi yang berkaitan dengan perkara penyadapan.
Baca Juga: Netanyahu Akui AS Bakal Setop Bantuan Militer untuk Israel Secara Bertahap
“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny.
Empat Jenderal Jadi Tersangka Kasus Penyadapan
Dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Prabowo, sejumlah tokoh politik, pekerja media, hingga pengusaha, penyidik telah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyidik menjerat para tersangka menggunakan sejumlah ketentuan pidana yang disesuaikan dengan dugaan perbuatan dan peran masing-masing.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Ketentuan ini berkaitan dengan dugaan penghilangan data elektronik, yang memiliki ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai dugaan akses ilegal. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun, bergantung pada ketentuan yang disangkakan.
Selain itu, penyidik turut menggunakan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan keterlibatan bersama dalam tindak pidana maupun tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan.
Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
